KONTAN.CO.ID - BEIJING. Ketegangan teknologi antara China dan Barat kembali meningkat. Pemerintah China dilaporkan telah memerintahkan perusahaan-perusahaan domestik untuk menghentikan penggunaan perangkat lunak keamanan siber buatan sekitar selusin perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dan Israel, dengan alasan keamanan nasional.

Langkah ini mempertegas arah kebijakan Beijing yang kian agresif mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat, seiring memanasnya rivalitas teknologi antara China dan AS.

Sejumlah sumber menyebut, perusahaan yang terdampak larangan ini antara lain VMware milik Broadcom, Palo Alto Networks, dan Fortinet dari AS, serta Check Point Software Technologies dari Israel. Otoritas China khawatir perangkat lunak tersebut berpotensi mengumpulkan dan mengirimkan data sensitif ke luar negeri.

Program NHM Peduli Sukses Pulihkan Akses Air Bersih di Kao Barat

“China semakin tidak nyaman dengan risiko kebocoran data strategis melalui perangkat lunak asing,” ujar seorang analis teknologi di Asia yang enggan disebutkan namanya.

Reuters (15/1) belum dapat memastikan berapa banyak perusahaan China yang telah menerima instruksi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, regulator internet China, Cyberspace Administration of China, serta Kementerian Industri dan Teknologi Informasi belum memberikan pernyataan resmi.

Baca Juga: Malaysia Turunkan Harga Referensi CPO Bulan Februari 2026

Strategi substitusi

Kebijakan ini muncul di tengah upaya China mempercepat substitusi teknologi impor dengan produk dalam negeri, terutama di sektor strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan keamanan siber.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing secara terbuka mendorong penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras lokal untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pemasok Barat. Beberapa pemain besar keamanan siber lokal seperti 360 Security Technology dan Neusoft diperkirakan akan diuntungkan oleh kebijakan ini.

Padahal, perusahaan-perusahaan AS dan Israel tersebut selama ini memiliki jejak bisnis yang cukup besar di China. Fortinet memiliki tiga kantor di China daratan dan satu di Hong Kong. Broadcom tercatat memiliki enam lokasi di China, sementara Palo Alto Networks memiliki lima kantor, termasuk di Makau. Dan Check Point juga memiliki pusat dukungan di Shanghai dan Hong Kong.

Namun, posisi mereka kini makin terjepit di tengah memburuknya hubungan geopolitik.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan tersebut juga kerap menuduh China terlibat dalam berbagai operasi peretasan global, tuduhan yang selalu dibantah oleh Beijing. Bulan lalu, Check Point merilis laporan soal dugaan serangan siber yang dikaitkan dengan China terhadap sebuah kantor pemerintahan Eropa. Palo Alto sebelumnya juga mengklaim ada upaya peretasan yang menargetkan para diplomat di berbagai negara.

Baca Juga: Donald Trump Tidak Punya Rencana Pecat Ketua The Fed Jerome Powell

Selanjutnya: Miliaran Saham Dilepas Investor Institusi Asing di BBCA, Sementara BMRI Diakumulasi

Menarik Dibaca: 30 Caption Islami Terbaik, Ucapan Isra Miraj 2026 Siap Posting