KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peran teknologi informasi dan komunikasi semakin krusial bagi ketahanan suatu negara di era digital yang semakin maju. Namun, ada tantangan dalam mengelola teknologi itu mengingat jumlah populasi yang terus meningkat, akses informasi semakin mudah, hingga kehadiran media sosial telah memunculkan banyak informasi simpang siur. Oleh karena itu, sebuah negara harus punya kemandirian dalam mengadopsi teknologi guna memastika negara tetap memiliki kontrol penuh terhadap sistem teknologi dan keamanan informasi serta informasi dan data warga negaranya. Skandal suap yang melibatkan perusahaan ERP asal Jerman SAP dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Bakti Kominfo), dapat menjadi contoh betapa mengerikannya persaingan bisnis tingkat dunia. Kasus tersebut terungkap baru-baru ini berdasarkan berita resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menyatakan adanya dokumen pengadilan terhadap SAP yang dituntut untuk membayar lebih dari USD 220 juta atau setara Rp 3,4 triliun dalam bentuk denda maupun administrasi. Pakar teknologi dan keamanan Julyanto Sutandang menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. Menurutnya, sebuah negara memang sehraus memiliki penguasaan yang mumpuni terhadap teknologi informasi berikut implementasinya sehingga kita tidak lagi hanya menjadi korban persaingan bisnis global. “Kemandirian dalam mengadopsi teknologi informasi adalah hak mutlak agar kita benar-benar memiliki kedaulatan,” kata dia dalam keterangannya, Senin (29/1).
Belajar dari Skandal Suap SAP, Kemandirian IT Harus Dimiliki Sebuah Negara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peran teknologi informasi dan komunikasi semakin krusial bagi ketahanan suatu negara di era digital yang semakin maju. Namun, ada tantangan dalam mengelola teknologi itu mengingat jumlah populasi yang terus meningkat, akses informasi semakin mudah, hingga kehadiran media sosial telah memunculkan banyak informasi simpang siur. Oleh karena itu, sebuah negara harus punya kemandirian dalam mengadopsi teknologi guna memastika negara tetap memiliki kontrol penuh terhadap sistem teknologi dan keamanan informasi serta informasi dan data warga negaranya. Skandal suap yang melibatkan perusahaan ERP asal Jerman SAP dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Bakti Kominfo), dapat menjadi contoh betapa mengerikannya persaingan bisnis tingkat dunia. Kasus tersebut terungkap baru-baru ini berdasarkan berita resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menyatakan adanya dokumen pengadilan terhadap SAP yang dituntut untuk membayar lebih dari USD 220 juta atau setara Rp 3,4 triliun dalam bentuk denda maupun administrasi. Pakar teknologi dan keamanan Julyanto Sutandang menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. Menurutnya, sebuah negara memang sehraus memiliki penguasaan yang mumpuni terhadap teknologi informasi berikut implementasinya sehingga kita tidak lagi hanya menjadi korban persaingan bisnis global. “Kemandirian dalam mengadopsi teknologi informasi adalah hak mutlak agar kita benar-benar memiliki kedaulatan,” kata dia dalam keterangannya, Senin (29/1).