KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkirakan anggaran belanja negara pada APBN 2026 membengkak sebesar Rp 99,7 triliun dibandingkan pagu awal. Kenaikan tersebut dipicu oleh kebutuhan berbagai pendanaan program prioritas pemerintah terutama pada pos belanja Kementerian/Lembaga serta anggaran Transfer Ke Daerah (TKD)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, outlook belanja negara tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN yang sebesar Rp 3.842,7 triliun. Dengan demikian, belanja negara diperkirakan bertambah Rp 99,7 triliun atau sekitar 2,6% dari pagu awal. Secara tahunan, outlook belanja tersebut tumbuh 14,8% (year on year/yoy).

Purbaya menjelaskan, outlook belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang naik jadi Rp 3.245,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan, dari pagu awal Rp 3.149,7 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi Rp 1.630,4 triliun dari pagu awal Rp 1.510,5 triliun.

Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Perbanyak Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Inflasi Daerah

Kenaikan juga terjadi pada dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 696,9 triliun atau mencapai 100,6% dari pagu awal APBN sebesar Rp 693 triliun.

"Outlook belanja ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan otonomi khusus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Ia menambahkan, proyeksi belanja tersebut juga telah memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp 132 triliun untuk memenuhi kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengusulkan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) maupun sebaliknya. Pergeseran tersebut dilakukan untuk memperkuat pembiayaan jaminan sosial, sektor kesehatan, serta meningkatkan kapasitas kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Prabowo dan PM India Narendra Modi Sepakati 16 Kerja Sama Strategis, Ini Daftarnya

Purbaya menegaskan, APBN 2026 tetap dirancang sebagai instrumen utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global.

Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian nasional.

"Kita buktikan saat harga minyak dunia tinggi, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tetapi bagi pemerintah langkah itu penting untuk menjaga stabilitas sehingga ekonomi tetap bisa tumbuh," katanya.

Ia menambahkan, APBN juga akan terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja negara tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 mencapai Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), naik dari target awal 2,68%. Meski demikian, Purbaya optimistis realisasi defisit masih dapat ditekan sehingga tetap berada dalam batas aman dan menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.

Baca Juga: Enam KEK Baru Tunggu PP, Pemerintah Klaim Minat Investor Asing Tetap Tinggi

"APBN 2026 tetap dijaga sehat dan berkelanjutan dengan pembiayaan yang efisien serta defisit yang terkendali. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga akan terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News