KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat total anggaran belanja APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) yang diarahkan membiayai program prioritas dan mendukung masyarakat di daerah mencapai Rp 2.086,4 triliun pada 2026.

Dalam perinciannya, anggaran tersebut terdiri dari belanja program prioritas pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp 1.360,2 triliun dan belanja TKD sebesar Rp 726,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, besarnya manfaat belanja negara kepada masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari besaran TKD. Sebab, intervensi pemerintah juga disalurkan secara langsung melalui berbagai program prioritas APBN yang pelaksanaannya menyasar masyarakat di daerah.

Baca Juga: Per Oktober 2026, Realisasi Transfer ke Daerah Rp 653,6 Triliun, Setara 90% dari Pagu

Sejumlah program tersebut antara lain pembangunan irigasi, berbagai subsidi, cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, preservasi jalan dan jembatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), kartu sembako, hingga sekolah rakyat.

"APBN dan APBD adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini yang saya katakan APBN dan APBD adalah satu kesatuan untuk kemakmuran rakyat," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, TKD tetap menjadi instrumen penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBD. Namun, manfaat yang diterima masyarakat juga berasal dari program pemerintah pusat yang disalurkan langsung ke berbagai daerah.

Baca Juga: ASEAN DEFA Bakal Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Suahasil menyebut, anggaran program prioritas pemerintah pusat terus meningkat. Pada 2026, alokasinya mencapai Rp 1.360,2 triliun dan diperkirakan naik menjadi Rp 1.445 triliun pada 2027.

Sementara itu, pemerintah juga menaikkan alokasi TKD dalam APBN 2027 menjadi Rp 735 triliun.

Dengan menggabungkan belanja program prioritas APBN dan TKD, pemerintah ingin memberikan gambaran lebih utuh mengenai besaran intervensi fiskal yang diterima masyarakat di setiap daerah.

Ke depan, Kemenkeu berencana merinci distribusi manfaat belanja negara tersebut hingga tingkat provinsi, bahkan kabupaten dan kota.

"Berapa yang disalurkan melalui TKD dan menjadi peran dari APBD, dan beberapa yang disalurkan langsung sebagai bentuk program prioritas pemerintah," ujar Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News