KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja negara pada Mei 2023 telah mencapai Rp 1.005 triliun. Ini setara 32,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Belanja ini tumbuh sebesar 7,1% secara tahunan. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya mengatakan, belanja APBN yang baru mencapai sepertiga dari target tersebut merupakan hal yang wajar terjadi.
Hal ini disebabkan siklus belanja negara biasanya baru akan naik tajam pada semester II, yakni September, Oktober dan November.
Baca Juga: Percepatan Belanja Negara Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Merata "Secara keseluruhan, kecepatan realisasi belanja APBN 2023 masih berada di laju yang wajar karena adanya jadwal pembayaran tersebut," ujar Banjaran kepada Kontan.co.id, Senin (26/6). Namun Banjaran menegaskan, yang menjadi perhatian besar dari realisasi tersebut bukanlah kecepatannya, melainkan penggunaannya yang harus berkualitas. Menurutnya, di tengah ancaman resesi global dan berakhirnya
windfall profit perekonomian dari ekspor komoditas, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dari perekonomian 2023. "Kemampuan belanja negara untuk meningkatkan perekonomian akan sangat bergantung dari keseimbangan alokasi anggaran untuk investasi dengan
long dan
short term return," katanya.
Baca Juga: Serapan Belanja Negara Dinilai Masih Belum Maksimal Beberapa fokus terbesar APBN di tahun ini seperti sektor infrastrukur dan pendidikan merupakan investasi dengan
return jangka panjang sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil di jangka pendek. Sehingga, menurut Banjaran, pertumbuhan ekonomi masih akan lebih banyak didorong oleh peningkatan konsumsi dan mobilitas pasca pandemi. Struktur APBN 2023 juga menunjukkan alokasi yang cukup tinggi untuk perlindungan sosial. Beberapa di antaranya, yang juga merupakan pendorong dari realisasi belanja hingga Mei 2023 merupakan subsidi listrik, BBM dan LPG sebesar Rp 106,2 T dan bantuan sosial sebesar Rp 47,7 triliun.
Baca Juga: Jokowi Minta Peningkatan Kualitas Belanja Anggaran Banjaran bilang, alokasi tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi tinggi di tahun ini. Selain itu, terdapat subsidi untuk kendaraan listrik yang akan mendorong transisi menuju ekonomi hijau. "Kami melihat kinerja pemerintah untuk belanja APBN sudah berada
on track, namun masih dengan tantangan dalam eksekusi pembangunan infrastruktur khususnya IKN, hilirisasi industry, dan mengejar gap target RPJMN 2024," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
