JAKARTA. Pemerintah menerapkan dua sanksi bagi daerah yang tidak membelanjakan dananya. Selain konversi penyaluran dana dari transfer tunai ke Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah juga akan mengurangi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah yang minim serapan belanja.

Dua saksi ini saling terkait dalam pelaksanaannya kepada daerah. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penyaluran DAK akan didasarkan pada kinerja DAK tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah (pemda) wajib melaporkan laporan realisasi penyerapan DAK secara triwulan.

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

Apabila realisasi penyerapan DAK per triwulan tersebut belum mencapai 75% dan pemda sendiri ternyata memiliki dana endapan yang tidak wajar di perbankan maka DAK triwulan berikutnya tidak akan disalurkan.

Penahanan ini akan dilakukan hingga ada mekanisme perbaikan penyaluran DAK.

Tingkat penyeraan DAK ini akan menjadi perhitungan dalam pengalokasian DAK tahun anggaran berikutnya.

"Sederhananya kalau daerah tidak serap dengan benar, maka DAK bisa ditahan. Bisa dipotong kalau perlu," ujarnya, Jumat (21/8).

Sekadar gambaran, realisasi DAK hingga 31 Juli 2015 adalah Rp 23,2 triliun atau 39,5% dari pagu Rp 58,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News