KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 hingga akhir Februari mencatatkan surplus yang cukup signifikan, didorong oleh kenaikan pendapatan dan penurunan realisasi belanja daerah.

Berdasarkan data sementara yang masuk, sebanyak 514 dari total 546 pemerintah daerah (Pemda) telah melaporkan realisasi APBD mereka.

Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp 178 triliun, atau naik 1,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Menhaj Ungkap Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji Jika RI Membatalkan Keberangkatan

"Kenaikan pendapatan ini utamanya didorong oleh kenaikan Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi TKD pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan 2025 sebanyak 8%," ujar Askolani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (11/3).

Sementara itu, kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat relatif lebih kecil dibandingkan komponen TKD.

Di sisi belanja, realisasi APBD hingga Februari 2026 secara keseluruhan mencapai Rp 68 triliun, turun 18% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025. 

Dari komponen belanja tersebut, belanja pegawai menjadi satu-satunya pos yang mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,6%. Sebaliknya, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya semuanya mengalami penurunan.

Dengan komposisi pendapatan sebesar Rp 178 triliun dan realisasi belanja Rp 68 triliun, APBD secara agregat mencatatkan surplus sebesar Rp 110 triliun hingga akhir Februari 2026.

"Realisasi APBD tahun 2026 sampai dengan Februari masih suplus yang cukup signifikan," pungkasnya.

Baca Juga: Waspadai Restitusi Jumbo, DJP Siapkan Audit Berlapis untuk Wajib Pajak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News