KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat Rp 135,7 triliun atau sekitar 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan 0,13% PDB pada Februari 2025, sekaligus menjadi defisit Februari terdalam dalam beberapa tahun terakhir. Pelebaran defisit tersebut terutama disebabkan oleh strategi pemerintah mempercepat belanja (
front-loaded spending)pada kuartal pertama 2026 untuk mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun. Di sisi penerimaan, pendapatan negara meningkat 12,8% secara tahunan menjadi Rp 358 triliun. Kenaikan ini menjadi pembalikan tajam dari kontraksi 20,8% secara
year on year (yoy) pada Februari 2025.
Baca Juga: Dewan Nasional KEK Sebut Kehadiran KEK Mampu Dongkrak Investasi Hingga 77% Kinerja pendapatan terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang melonjak 30,1% secara yoy. Kontribusi penerimaan pajak tersebut berasal dari PPN yang melonjak 97,4% yoy, didorong efek basis rendah tahun lalu setelah perubahan administrasi dan implementasi sistem Coretax Administration System (CATS) pada Februari 2025. Sementara restitusi pajak turun sebesar 17,3% secara yoy turut meningkatkan penerimaan bersih. Ke depan, perbaikan permintaan domestik diperkirakan mengurangi tekanan restitusi pajak, didukung pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru turun 11,4% yoy, terutama karena pendapatan minyak dan gas turun 36,3% dan penyesuaian pembayaran dividen dari BUMN. Penurunan ini diperkirakan bersifat sementara dan akan kembali normal sekitar Juni 2026. Sementara itu, belanja pemerintah meningkat 41,9% secara tahunan menjadi Rp 493,8 triliun. Belanja pemerintah pusat naik 63,7% secara tahunan, terutama didorong oleh belanja modal yang melonjak 400,3% secara tahunan dan belanja barang yang naik 269,4% secara yoy Lonjakan ini juga dipengaruhi oleh basis rendah pada awal 2025, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja di awal tahun. Kenaikan belanja barang sebagian besar berasal dari percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyumbang 57,7% dari total belanja barang.
Baca Juga: Pemerintah Perlu Realokasi Anggaran Belanja di APBN untuk Jaga Defisit di Bawah 3% Realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp 25 triliun pada Februari 2026 dan naik dari Rp 19 triliun pada Januari 2026. Selain itu, belanja bantuan sosial juga meningkat 4,3% secara tahunan, meskipun tahun sebelumnya sudah memiliki basis yang cukup tinggi. Pemerintah menargetkan belanja sebesar Rp 809 triliun pada kuartal I 2026. Artinya, masih ada sekitar Rp 315,2 triliun yang diperkirakan akan direalisasikan pada Maret 2026. Belanja tersebut diperkirakan akan difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Kredit dan Dukungan Kesejahteraan Masyarakat Produktif (KDKMP). Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa dalam riset 12 Maret 2026 mengatakan, dengan percepatan belanja dan peningkatan penerimaan negara, defisit fiskal diperkirakan akan tetap melebar dalam jangka pendek pada kuartal pertama 2026. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah telah menghimpun pembiayaan utang sebesar Rp 185,3 triliun, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara lebih awal. Hingga Januari 2026, penerbitan bersih SBN diperkirakan mencapai sekitar Rp 151,3 triliun. Pada Februari 2026, pemerintah juga menerbitkan obligasi global dual-currency pertama dalam mata uang yuan offshore (CNH) dan euro dengan nilai CNH 9,25 miliar dan 2,7 miliar euro
Obligasi tersebut diterbitkan dalam enam tenor dengan jatuh tempo 3 hingga 20 tahun. Selain itu, pemerintah berencana menempatkan dana sekitar Rp 100 triliun di bank-bank BUMN untuk mendukung likuiditas dan penyaluran kredit.
Baca Juga: Pos Bantuan Pajak Diserbu Wajib Pajak yang Kesulitan Lapor SPT di Coretax Secara keseluruhan, stimulus fiskal tersebut diperkirakan mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berpotensi mencapai 5,2%–5,4%. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
