KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan pemerintah tetap menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3% meskipun realisasi belanja negara pada kuartal I dipercepat.

Penegasan Juda ini merespons kekhawatiran ekonom bahwa percepatan belanja di awal tahun, yang membuat defisit mencapai 0,93% pada kuartal I-2026, berpotensi mendorong pelebaran defisit menembus batas 3% jika ditarik secara rata sepanjang tahun.

Juda menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan akselerasi belanja fiskal berjalan tanpa pengendalian terukur. Seluruh perkembangan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, terus dipantau secara berkala.

“Tentu saja kita tidak membiarkan berjalan tanpa pengendalian. Itu kita evaluasi minggu ke minggu, penerimaan pajak seperti apa, belanja yang masih bisa dikendalikan apa saja,” ujarnya dalam agenda Kick Off PINISI di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Baca Juga: Wamenkeu Bantah Angka Pengamat Terkait SAL Tinggal Rp 120 Triliun

Ia menilai, pendekatan sederhana dengan mengalikan defisit kuartal I menjadi empat kuartal tidak tepat untuk menggambarkan kondisi fiskal secara keseluruhan.

“Jadi tentu saja tidak bisa langsung dikalikan empat, seolah-olah nanti di atas 3%. Kita sangat aware terhadap risiko-risiko itu,” jelasnya.

Menurut Juda, pemerintah secara rutin mengevaluasi berbagai indikator, mulai dari penerimaan pajak, restitusi, hingga realisasi belanja yang dapat dikendalikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan fiskal tetap terjaga sepanjang tahun.

Baca Juga: Realisasi Belanja APBN Ngebut, Wamenkeu: Ekonomi Bisa Tumbuh 5,5% di Kuartal I 2026

“Setiap minggu kita lihat, pajaknya bagaimana, restitusinya seperti apa, kemudian belanja yang bisa dikendalikan berjalan sesuai rencana atau tidak,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai langkah pengendalian defisit telah disiapkan, baik dari sisi optimalisasi penerimaan maupun pengelolaan belanja negara.

“Pada intinya tetap kita kendalikan di bawah 3%,” tegas Juda.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar akselerasi belanja tetap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan risiko fiskal di akhir tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News