JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) optimistis belanja barang dan jasa pemerintah lewat e-katalog hingga Desember mendatang akan jauh meningkat ketimbang realisasi tahun lalu sebesar Rp 31,1 triliun.

Sampai Kamis (26/5) ini, realiasi pengadaan e-katalog telah mencapai 13.527 paket dengan nilai sebesar Rp 9,09 triliun.

Agus Prabowo, Kepala LKPP mengatakan, pengadaan elektronik lewat e-katalog merupakan suatu terobosan yag dilakukan lembaga untuk perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di mana, instansi pemerintah dapat membeli langsung produk yang ditawarkan dalam aplikasi sesuai kebutuhkan tanpa perlu melalui lelang.

Sinergi Djarum Foundation, Pemerintah, dan Peneliti Bawa Asa Konservasi Elang Jawa

Bahkan, kini LKPP telah berhasil merangkul industri digital lokal atawa e-commerce untuk turut andil memasarkan barang. "Ke depan, kami ingin jumlah paket lelang bisa diturunkan, kalau bisa dihapuskan. Lelang seharusnya dilakukan instansi pemerintah apabila produk hanya ada yang tidak ada di pasar (e-katalog), kalau sudah ada yang tinggal tunjuk sesuai kebutuhan dan spesifikasinya," kata Agus, Kamis (26/5).

Ia menambahkan, adanya kerja sama AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhinneka.com, dan Mbiz.co.id saat ini tentu menambah daftar rincian produk dalam e-katalog LKPP. Saat ini, jumlah item produk mencapai 57.329 jenis, atau jauh meningkat ketimbang tahun 2015 lalu yang hanya mencapai 40.419 item.

"Kami optimistis tahun ini akan lebih tinggi nilai transaksi e-katalog dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 31,1 triliun, tapi angkanya kami tidak bisa prediksi karena yang melakukan pengadaan kan bukan LKPP tapi kementerian atau pemerintah daerah," ujar Agus.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, saat ini sebagai besar belanja barang di instansinya sudah memanfaatkan produk e-katalog. "Saya sudah instruksikan, dari susah-susah tender, di-LKPP-in saja pengadaannya. Ya, kecuali memang untuk proyek yang sulit, seperti proyek Palapa Ring II dan sebagainya," kata dia.

Ia menambahkan, potensi peningkatan e-katalog masih cukup besar, apalagi total belanja barang dan jasa pemerintah mencapai Rp 700 triliun per tahun. "Masih terbuka kalau e-katalog bisa meningkatkan porsi hingga 20%, atau hingga mencapai Rp 140 triliun transaksinya, sehingga masih banyak peluang e-commerce lain masuk ke sistem LKPP," ujar Rudiantara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News