KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengalokasian anggaran belanja influencer di lingkungan kementerian di tengah kebijakan efisiensi fiskal pemerintah menuai sorotan. Penggunaan dana publik untuk promosi digital dinilai perlu dievaluasi efektivitasnya agar tidak mengganggu pemenuhan prioritas pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Manajer Riset dan Data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi menilai, kebijakan alokasi belanja promosi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan prioritas.
Baca Juga: Prabowo Bakal Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional ke 19 Tokoh Sore Ini "Penggunaan anggaran publik untuk belanja influencer di tengah gelombang efisiensi fiskal mencerminkan ketidakseimbangan prioritas pembangunan, di mana pencitraan digital justru mendahului pemenuhan pelayanan dasar serta perlindungan kesejahteraan tenaga honorer daerah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (10/11/2026). Meski media sosial menawarkan jangkauan luas, Ia mengingatkan, dampak promosi berbayar tersebut berisiko tidak optimal bagi kebijakan publik. "Jangkauan media sosial figur publik memang menawarkan fleksibilitas amplifikasi informasi secara instan, namun efektivitasnya amat rentan berhenti pada sekadar vanity metrics tanpa memberikan dampak riil bagi peningkatan kualitas kebijakan," terangnya. Badiul mengungkapkan, kesenjangan alokasi anggaran juga dinilai makin terlihat saat terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada daya beli masyarakat. Sementara dana miliaran rupiah terpusat pada segelintir agensi komersial yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar warga. Di samping itu, lanjut dia, tata kelola belanja promosi pemerintah dinilai masih menghadapi tantangan pada sisi akuntabilitas dan indikator keberhasilan. "Tata kelola belanja promosi pemerintah juga menghadapi tantangan akuntabilitas serius akibat ketiadaan indikator
value for money yang jelas, sehingga alokasi bernilai fantastis ini sangat rawan pemborosan anggaran publik," tuturnya. Lebih lanjut, Badiul menambahkan, guna menjaga kepatutan anggaran, pemerintah didesak memfokuskan alokasi pada pemenuhan hak tenaga pendidik dan penguatan kehumasan internal. "Pemerintah sepatutnya memprioritaskan penyelesaian hak tenaga pendidik serta penguatan kapasitas internal kehumasan negara, ketimbang bergantung pada jasa promosi berbiaya tinggi yang mencederai rasa keadilan sosial dan kepatutan anggaran," pungkasnya. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa pemengaruh (influencer) pada dua kementerian yang nilainya mencapai Rp 14,69 miliar. Alokasi anggaran belanja jasa promosi tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun anggaran 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2025-2026. ICW membeberkan, data pengadaan menunjukkan belanja tersebut dialokasikan untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia guna penayangan konten media sosial hingga kehadiran acara.
ICW menilai pengadaan ini kontradiktif dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran yang meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah membatasi belanja publikasi maupun kegiatan seremonial. "Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad ," tulis ICW dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Perpanjangan PPh 21 DTP 2027 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News