KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) telah mencapai Rp 912,4 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 60,4% dari total pagu belanja K/L dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 1.510,5 triliun. Realisasi belanja tersebut tumbuh 33% secara tahunan atau year on year (yoy). Pemerintah masih memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk menyelesaikan pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kementerian dan lembaga tetap menjaga efisiensi dalam pelaksanaan belanja pada sisa tahun anggaran. Menurut dia, anggaran perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Kalau kita lihat belanja K/L itu tumbuhnya 33%. Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7%, belanja barang 67,5%, belanja modal 56,3%, belanja bansos tumbuh 3,4%, karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi September 2026, Jumat (18/9/2026). Ia mengatakan, pemerintah akan mengantisipasi pelaksanaan anggaran selama tiga bulan terakhir agar belanja negara tidak hanya mengejar tingkat penyerapan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Situasi Arab Saudi Memanas, Komnas Haji Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi Jemaah “Masih tiga bulan? Iya, kita sangat-sangat mengantisipasi pelaksanaan APBN 2026 berdampak maksimal kepada masyarakat. Sehingga kita akan menyelesaikan APBN kita,” katanya.
Belanja Pegawai Tumbuh 21,7%
Dari total realisasi belanja K/L, belanja pegawai tercatat sebesar Rp 259 triliun atau 72,3% dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh 21,7% yoy. Pertumbuhan belanja pegawai terutama dipengaruhi oleh pengangkatan 355.000 aparatur sipil negara (ASN) baru serta pembayaran tunjangan bagi pendidik non-PNS. Sementara itu, belanja barang mencapai Rp 389 triliun atau 55,1% dari pagu. Realisasi belanja barang tumbuh paling tinggi, yakni 67,5% yoy. Belanja barang tersebut digunakan untuk sejumlah program pemerintah. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi Rp 131,3 triliun. Selain itu, belanja barang mencakup penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta sebesar Rp 10,1 triliun, insentif biodiesel Rp 21,4 triliun, pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rp 11,3 triliun, serta stabilisasi pangan Rp 3,3 triliun.
Belanja Modal Rp 159,8 Triliun
Realisasi belanja modal hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp 159,8 triliun atau 56,3% dari pagu. Belanja modal tersebut tumbuh 14,3% yoy. Penggunaan belanja modal terutama diarahkan untuk mendukung pembangunan konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan serta infrastruktur irigasi. Sejumlah kementerian dan lembaga mencatat realisasi belanja modal dalam jumlah besar. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merealisasikan Rp 43,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 44,6 triliun, Polri Rp 36,1 triliun, dan Kejaksaan Rp 10,4 triliun.
Baca Juga: Realisasi Belanja Bunga Utang Capai Rp 394,2 Triliun hingga Agustus 2026 Realisasi Bansos Rp 104,5 Triliun
Adapun realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp 104,5 triliun atau 64,3% dari pagu.
Belanja bansos tersebut tumbuh 3,4% yoy. Penyalurannya terutama dilakukan melalui sejumlah program pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) semester II 2026. Suahasil menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan belanja K/L harus tetap dibarengi dengan kualitas pelaksanaan anggaran. Pemerintah akan memastikan belanja selama tiga bulan terakhir 2026 tetap efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut dia, kementerian dan lembaga perlu memastikan anggaran yang telah dialokasikan tidak hanya terserap hingga akhir tahun. Belanja tersebut juga harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News