KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja Kementerian Lembaga (K/L) pada Semester I-2023 didominasi oleh belanja untuk persiapan pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur-infrastruktur prioritas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7). Adapun realisasi belanja K/L adalah sebesar Rp417,2 triliun, atau mencapai 41,7% dari target APBN.
Perinciannya, realisasi belanja K/L Semester I tahun ini disalurkan untuk program perlindungan sosial, petani, dan UMKM dengan alokasi PKH Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta KPM, Kartu Sembako Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, PBI JKN Rp23,2 T untuk 96,7 juta peserta. Bantuan Benih Ikan, Kepiting, dan Udang Rp19,2 M untuk 67,1 juta ekor. Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik Rp463,7 M untuk 153.537 unit ekuivalen Ha a.l. kawasan padi, jagung, kedelai, bawang & cabai. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Rp250,0 miliar untuk 3.220 Traktor dan 1.350 Cultivator. Bantuan ternak Rp62,4 M 6.058 ekor.
Baca Juga: Hingga Juni 2023, Kemenkeu Telah Transfer ke Daerah Rp 364 Triliun Selain itu, juga disalurkan melalui program pendidikan, yakni Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,0 triliun untuk 710,7 rb mahasiswa, BOS (Kemenag) sebesar Rp 6,9 triliun untuk 6,0 jt siswa, dan BOPTN sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN. Untuk program infrastruktur, seperti Pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun untuk alokasi sarpras pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel KA, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Serta Bantuan Bencana sebesar Rp1,5 triliun untuk alokasi bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 38,4 rb Kartu Keluarga (KK). Di lain sisi, belanja non-kementerian lembaga (Non K/L) yang dikelola mencapai Rp474,4 triliun, atau 38,1% dari target APBN. Menkeu bilang, belanja Non K/L didominasi oleh belanja yang manfaatnya langsung diterima masyarakat, seperti subsidi BBM, kartu pra kerja, dan subsidi pupuk. "Kita lihat, dari Rp891 triliun tadi yang dilakukan atau yang dibelanjakan pemerintah, 55,2% atau Rp492 triliun itu adalah belanja yang langsung manfaatnya diterima masyarakat. Artinya APBN itu sangat diandalkan terutama bagi kelompok-kelompok rentan dan miskin," katanya. Belanja Non K/L disalurkan melalui Subsidi dan Kompensasi, seperti Subsidi dan kompensasi Listrik Rp42,9 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, Subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp32,5 triliun untuk 3,3 juta MT, BBM Rp57,7 triliun untuk 7.169,4 ribu KL, Subsidi Perumahan sebesar Rp344,7 miliar untuk 84,5 ribu unit, juga disalurkan untuk Kartu Prakerja sebesar Rp2,28 T untuk 529 rb peserta.
Baca Juga: Meski Ada Pemilu, Pemerintah Optimistis Kejar Target Investasi Jumbo Tahun Depan "Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik, turun dan shock terjadi di bidang pangan, energi maupun disrupsi sisi suplai," ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi pendapatan negara Semester I-2023 adalah Rp1.407,9 triliun, atau 57,2% dari target, tumbuh 15,4% dari periode yang sama tahun lalu atau Year on Year (YoY). Sementara itu, belanja negara totalnya adalah Rp1.255,7 triliun, atau 41,0% dari target, tumbuh 0,9% YoY. Dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp891,6 triliun, atau 39,7% dari target, tumbuh 1,6% YoY. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .
