KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dalam RAPBN tahun 2021, alokasi belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 1.951,2 triliun. Komposisi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.029,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 921,4 triliun. 

Dalam paparan buku Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 dijelaskan bahwa kebijakan belanja K/L di tahun 2021 akan diprioritaskan pada delapan bidang yakni bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang pangan, bidang pariwisata, bidang perlindungan sosial, dan bidang pertahanan dan keamanan.

Baca Juga: Kemensos dapat anggaran Rp 92,82 triliun dalam RAPBN 2021, sebanyak 92% untuk bansos

Kementerian Keuangan menjelaskan, dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital ini merupakan hal yang penting. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, muncul sebuah transformasi terutama dalam perilaku dan pola pikir agar peristiwa ini bisa dijadikan momentum dalam melakukan transformasi digital. 

“Pembangunan TIK tahun 2021 difokuskan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan delivery layanan kepada masyarakat seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan industri, kependudukan, dan pertanian,” jelas Kemenkeu dalam Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8). 

Kemudian fokus pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2021 akan diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan pascapandemi, diikuti dengan peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan.

Baca Juga: Pemerintah alokasikan anggaran belanja negara Rp 2.747,5 triliun di RAPBN 2021

Pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2021 difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui knowledge economy di era industri 4.0. 

Adapun dalam pembangunan bidang infrastruktur pada tahun 2021 juga diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi.

Selanjutnya yakni pembangunan bidang pariwisata tahun 2021 akan difokuskan untuk kegiatan prioritas dalam rangka mendorong pemulihan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terkena dampak sangat besar dari pandemi Covid-19.

Serta pembangunan bidang pangan pada tahun 2021 yang diarahkan untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan. 

Baca Juga: Program PEN berlanjut di 2021 untuk enam sektor, berikut rinciannya

Menkeu menjelaskan, pada tahun 2021, prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial juga akan diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlinsos secara bertahap.

Beberapa target output prioritasnya antara lain penyaluran kartu sembako bagi 18,8 juta KPM dengan indeks bantuan Rp 200.000 per KPM perbulan, penyaluran PKH bagi 10,0 juta KPM, dan memberikan bansos tunai kepada 10 juta KPM selama 6 bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati