KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV-2026 diperkirakan mencapai Rp 1.300 triliun. 

Besarnya belanja pada tiga bulan terakhir tahun ini dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi menekan ruang fiskal dan memperlebar defisit anggaran.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, risiko utama terletak pada kesesuaian antara realisasi belanja dan kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan negara. 

Menurutnya, ekspansi belanja masih dapat dibenarkan untuk menopang perekonomian, tetapi harus disertai perhitungan penerimaan dan pembiayaan yang memadai.

"Risiko utamanya terletak pada aritmetika defisit," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga: Kemenkeu Kejar Seluruh Penerimaan Negara 2026 Masuk Sebelum Tutup Tahun

Yusuf menjelaskan, desain defisit sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) mengindikasikan asumsi PDB nominal sekitar Rp 25.700 triliun. 

Apabila total belanja mencapai Rp 3.960 triliun, sementara pendapatan negara hanya memenuhi target Rp 3.153,6 triliun, defisit berpotensi melebar menjadi sekitar Rp 807 triliun.

Dia memperkirakan, agar defisit berada di level 2,85% terhadap PDB, pendapatan negara perlu mencapai sekitar Rp 3.228 triliun atau 102% dari target. 

Sementara itu, untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%, pendapatan negara setidaknya perlu mencapai Rp 3.190 triliun.

Meski demikian, peluang untuk mencapai target penerimaan tersebut masih terbuka. Hingga September 2026, pendapatan negara disebut telah mencapai 74,2% dari target dan tumbuh 25,5%.

Namun, Yusuf mengingatkan ruang fiskal pemerintah relatif tipis dan sangat bergantung pada kinerja penerimaan serta perkembangan harga komoditas. 

Oleh karena itu, komitmen pemerintah menjaga defisit di bawah 3% perlu diikuti proyeksi pendapatan dan kebutuhan pembiayaan yang lebih terperinci.

Jalankan Program Prioritas

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja APBN pada kuartal IV-2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. 

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada kuartal IV-2025 yang mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial," ujar Suahasil dalam konferensi pers, Senin (19/10).

Baca Juga: Ekonom Cermati Kualitas Investasi Dua Tahun Prabowo vs Jokowi saat Rupiah Babak Belur

Suahasil menegaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Penelaahan dilakukan untuk memastikan anggaran terlaksana sesuai rencana, dengan penggunaan yang lebih efisien.

Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan program prioritas Presiden. Fokus efisiensi terletak pada upaya mencapai keluaran atau output yang telah direncanakan dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Suahasil menyebut perubahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan membuka ruang efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Di sisi lain, Suahasil memastikan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar 2,58% terhadap PDB, sesuai dengan outlook yang telah dilaporkan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Ekonom Soroti Risiko Utang dan Kualitas Belanja

Yusuf mengatakan, ekspansi fiskal pada akhir tahun masih dapat dibenarkan dari sisi siklus ekonomi, terutama ketika konsumsi rumah tangga melemah.

Penyaluran bantuan pangan pada kuartal IV juga berpotensi menopang daya beli masyarakat dan menahan perlambatan ekonomi. Meski demikian, dia mengidentifikasi sejumlah risiko yang perlu diperhatikan pemerintah.

Pertama, peningkatan belanja terjadi ketika pasar saham, pasar surat utang, dan rupiah sedang berada dalam tekanan. Defisit yang mendekati 3% terhadap PDB berpotensi dibaca investor sebagai pelemahan disiplin fiskal, terutama jika sumber tambahan belanja tidak dijelaskan secara terbuka.

Persepsi tersebut dapat meningkatkan premi risiko dan memperbesar tekanan terhadap rupiah.

Baca Juga: Investasi Hilirisasi Tembus Rp 1.199 Triliun dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Kedua, biaya pembiayaan pemerintah juga perlu diwaspadai. Yusuf menyebut penarikan utang hingga September telah mencapai Rp 494,3 triliun. Apabila pemerintah harus menerbitkan utang tambahan ketika imbal hasil surat berharga negara (SBN) meningkat, beban bunga berpotensi semakin berat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara disebut sudah mendekati 19%.

Ketiga, percepatan belanja pada akhir tahun berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan anggaran. Jika sekitar sepertiga dari belanja tahunan harus dikebut dalam tiga bulan terakhir, terutama pada November dan Desember, waktu pelaksanaan serta pengawasan program dapat menjadi lebih terbatas.

Akibatnya, anggaran berisiko terserap secara administratif tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.

Keempat, pemerintah perlu menjaga konsistensi komunikasi kebijakan fiskal. Menurut Yusuf, narasi efisiensi akan sulit dipercaya apabila belanja justru berpotensi melampaui pagu tanpa penjelasan yang memadai.

Kata Yusuf, pasar tidak hanya mencermati besaran defisit, tetapi juga konsistensi antara komunikasi, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Yusuf menilai pelampauan pagu belanja masih dapat dikelola secara sehat apabila tambahan belanja terutama berasal dari kebutuhan wajib, seperti subsidi, kompensasi energi, dan bunga utang, serta dijelaskan secara transparan.

Selain itu, penerimaan negara harus cukup kuat untuk menjaga defisit tetap terkendali. Belanja tambahan juga perlu diarahkan pada program dengan efek pengganda yang cepat dan terukur, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran dan program padat karya.

Dia mendorong pemerintah segera menyampaikan proyeksi terbaru mengenai belanja, pendapatan, defisit, dan kebutuhan pembiayaan hingga akhir 2026.

Baca Juga: Kemenkeu Kejar Seluruh Penerimaan Negara 2026 Masuk Sebelum Tutup Tahun

Apabila terdapat kekurangan pembiayaan, kata Yusuf, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) dapat menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan menambah utang baru ketika biaya pembiayaan sedang mahal.

Tanpa kejelasan mengenai proyeksi tersebut, dia mengingatkan belanja kuartal IV sebesar Rp 1.300 triliun berisiko dipersepsikan pasar bukan sebagai stimulus yang terukur, melainkan sebagai sinyal melemahnya disiplin fiskal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News