JAKARTA. Besarnya dana transfer untuk pemerintah daerah ternyata tak diiringi dengan penggunaan dana oleh pemerintah daerah. Akibatnya, dana transfer yang masih teronggok di bank kian banyak. Dana itu pun sia-sia karena digunakan.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, hingga akhir April 2016 dana yang terparkir di rekening kas daerah mencapai Rp 220 triliun, naik 20,21% dari awal April 2016 sebesar Rp 183 triliun.

Oleh sebab itu Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggarannya agar ekonomi daerah bergulir. Bila tidak, pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada daerah.

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

"Saya sudah perintahkan ke Kementerian Keuangan, daerah yang tetap menyimpan uangnya terlalu banyak untuk diubah ke Surat Perbendaharaan Negara," kata Presiden Jokowi, di depan para kepala daerah, di kompleks Istana Negara, kemarin (11/5).

Selain itu, Presiden menilai realisasi penyerapan anggaran di daerah, khususnya DAK masih rendah karena pola perencanaan anggaran selama ini masih menganut pola lama yang masih diwarnai praktek lobi, bukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Alhasil, anggaran yang ditetapkan tidak sesuai kebutuhan sehingga penyerapannya pun rendah.

"Kami minta tinggalkan pola lama, tradisi lama yang penganggarannya tidak berdasarkan prioritas," pinta Jokowi.

Para kepala daerah mengaku kesulitan untuk menyerap dana transfer daerah yang digelontorkan pemerintah pusat. Pasalnya, hingga kini sebagian besar daerah masih sibuk menggelar lelang pekerjaan sejak awal tahun.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibi menuturkan, proses lelang proyek infrastruktur di daerah biasanya dilakukan pada Januari-Maret. "Tak heran bila di awal banyak dana yang tidak terserap," kata Rusli.

Belum lagi, pelaksanaan lelang proyek di daerah kerap gagal lantaran proses penawaran dan syarat yang tidak lengkap. "Ketika jalan pun, ada saja masalahnya, seperti lahan, jadi lambat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News