JAKARTA. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 bakal menjadi rekor belanja terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, yakni lebih dari Rp 1.000 triliun. Soalnya, kendati sudah dua kali proses pengajuan dan kesepakatan dalam rapat pembahasan RAPBN 2009, angkanya tetap saja bombastis. Dalam nota keuangan 2009, pemerintah mengajukan belanja negara Rp 1.122,1 triliun. Namun di dalam rapat Panitia Anggaran (Panggar) 24 September 2008 lalu besarannya dipatok sedikit lebih kecil yakni Rp 1.119,2 triliun. Nah pada Senin (13/10) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan draf perubahan RAPBN 2009 usulan pemerintah dan belanja negara diajukan di angka Rp 1.074,5 triliun.  Wakil Ketua Panggar DPR Suharso Monoarfa mengatakan, rapat Panggar antara pemerintah, BI, dan DPR yang digelar selama tiga hari menyepakati kalau menetapkan kalau belanja negara pada tahun depan hanya Rp 1.035,4 triliun. "Panitia kerja RAPBN 2009 dalam Panggar sepakat kalau harus ada penghematan makanya belanjanya jauh lebih rendah," kata Soeharso. Belanja negara itu sendiri terdiri atas dua bagian. Pertama, belanja pemerintah pusat yang disepakati Rp 731,66 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 28, 90 triliun dari usulan pemerintah Rp 760,56 triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat itu sendiri selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang jumlahnya tidak mengalami perubahan yakni Rp 310, 93 triliun. Selanjutnya, belanja non kementerian/lembaga (K/L), yaitu anggaran untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp 101,65 triliun. Jumlah tersebut, mengalami penurunan sebesar Rp 2,36 triliun dari usulan pemerintah Rp 104,02 triliun. "Penurunan anggaran ini karena disebabkan oleh penurunan SBI tiga bulan menjadi 7,5% dari 8,5% serta adanya pengurangan SBN tahun ini dan tahun 2009," jelas Suharso. Suharso menjelaskan, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang 2009 tersebut, Rp 69,34 triliun di antaranya untuk membiayai pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp 32,31 triliun buat membayar bunga utang luar negeri. Lebih lanjut, alokasi anggaran belanja non K/L adalah anggaran untuk subsidi sebesar Rp 168,17 triliun. Alokasi tersebut menciut Rp 19,32 triliun dibanding kesepakatan awal Panggar. Dari jumlah itu, sebagian besarnya yakni Rp 103,56 triliun digunakan untuk anggaran subsidi energi. Dibanding usulan perubahan RAPBN 2009 dari pemerintah maka jumlah itu lebih kecil Rp 19,30 triliun. Sementara subsidi energi terbagi menjadi dua. Pertama, subsidi BBM sebesar Rp 57,60 triliun dan kedua, subsidi listrik Rp 45,96 triliun. Wakil Ketua Panggar Harry Azhar Azis menambahkan, di dalam alokasi belanja non K/L juga disepakati adanya penambahan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 30,20 triliun. Dibandingkan dengan  usulan perubahan pemerintah maka ada penurunanRp 7,94 triliun. Harry bilang, penurunan tambahan anggaran pendidikan itu lantaran berkurangnya volume belanja negara. "Tetapi, rasio anggaran pendidikan tetap dipertahankan sebesar 20% sesuai UUD 45," sambung Harry. Transfer ke daerahAlokasi anggaran selanjutnya dari pos belanja negara adalah transfer ke daerah. Panggar menyepakati anggaran transfer ke derah tahun depan sebesar Rp 300,67 triliun. Atau pengalami penurunan Rp 2,26 triliun dari usulan pemerintah yang mencapai Rp 302,94 triliun. Harry mengatakan, penurunan anggaran transfer ke daerah terutama karena adanya penurunan alokasi anggaran untuk dana bagi hasil migas dari Rp 34,03 triliun menjadi Rp 31,35 triliun. Soalnya, asumsi harga minyak ICP mengecil dari US$ 85 per barel menjadi US$ 80 pet barel. Meski begitu, lanjut dia, di sisi lain ada kenaikan anggaran untuk dana alokasi umum sebesar Rp 392,1 miliar dari usulan pemerintah Rp 183,85 triliun menjadi Rp 184,24 triliun akibat adanya asumsi kenaikan penerimaan dalam negeri neto. Harry menuturkan, dengan rentetan asumsi belanja negara itu maka ditemukan adanya penghematan belanja negara sebesar Rp 7,89 triliun dibanding kesepakatan awal Panggar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pelaksanaan RAPBN 2009, pemerintah bakal meningkatkan kualitas belanja negara. Dalam proses pelaksanaan anggaran, pemerintah menyadari bakal masih ada masalah struktural seperti birokrasi dan koordinasi. "Tapi bukan berarti kualitas belanja akan menurun. Ada program yang dihilangkan atau di ganti namanya tapi secara umum esensinya tetap sama," papar dia. Contohnya, alokasi anggaran untuk program nasional pemberdayaan madani (PNPM) bakal dialihkan untuk program yang padat karya untuk masyarakat mulai di tingkat satu pemerintah daerah.