JAKARTA. Pemerintah tengah mengupayakan peningkatan transaksi nontunai dalam setiap pembayaran transaksi belanja pemerintah. Ke depan, transaksi tunai akan dikurangi secara bertahap dengan dukungan dari perubahan kebijakan hingga perubahan teknis, seperti teknologi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rudy Widodo dalam Public Expenditure Management Network in Asia Treasury Community of Practice (PEMNA-TCOP) Meeting di Bangkok, Thailand pada 1-3 Maret 2017 lalu. Rudy juga menjabat sebagai Chairman PEMNA TCOP.

Dalam acara tersebut, delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kemkeu dan Bank Indonesia (BI) menyampaikan program penggunaan kartu kredit untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

"Pengurangan penggunaan uang tunai dalam transaksi pemerintah sangat relevan dan strategis untuk diterapkan" kata Rudy Widodo, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kemkeu, Kamis (16/3).

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah juga telah melakukan uji coba secara terbatas penggunaan kartu kredit untuk transaksi yang telah berjalan. Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat studi lanjutan terkait mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara menggunakan kartu kredit, dengan negara-negara yang telah lebih dulu menerapkannya seperti Korea Selatan dan China.

Terkait hal ini, BI telah memberikan dukungan penerapan sistem non-tunai ini, seperti dengan memfasilitasi penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pemerintah.

Tak hanya itu, bank sentral juga memberikan dukungan terhadap implementasi sistem transfer dana Treasury Single Account (TSA) ke bank umum yang saat ini telah berjalan dan dioperasikan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sistem transfer dana TSA ini mengakomodasi transfer dana untuk akses di tingkat pusat dan penyajian data kas pemerintah untuk akses di tingkat daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto