KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Rapat Kabinet Paripurna Senin (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan pelaksanaan APBN 2023 semester I 2023 kepada Presiden Joko Widodo.  

Dalam laporannya, salah satunya disampaikan terkait belanja  negara yang realisasinya baru mencapai  Rp1.254,7 triliun atau 41,0% dari target dalam APBN yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Di sisi Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga pertengahan tahun 2023 baru dibelanjakan sebesar Rp 891,6 triliun, atau sekitar 39,67% dari target dalam APBN yang sebesar Rp 2.246,5 triliun.

Baca Juga: Para Ekonom Perkirakan Rasio Utang Pemerintah di 2023 Lebih Rendah dari Target

Dari belanja sebesar Rp 891,6 triliun tersebut separuhnya dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat, yang mana Rp 492 triliun dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN,” tutur Sri Mulyani dikutip dari laman website Ditjen Anggaran, Selasa (4/7).

Kemudian, pemerintah juga melakukan  Transfer Ke Daerah untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Aturan Teknis Soal Pajak Natura

PBN juga memberikan Insentif Fiskal untuk 62 Daerah Tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.

“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang” imbuh Sri Mulyani. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .