KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat lonjakan signifikan belanja negara pada awal tahun 2026 ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja di Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau setara 5,9% dari pagu APBN, tumbuh 25,7% dibandingkan Januari 2025. Angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, mengungguli rerata Rp 168,79 triliun. Lonjakan belanja terutama didorong kenaikan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang melonjak 128,9% secara tahunan. Kenaikan terbesar berasal dari belanja barang, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang hingga Februari telah menyerap Rp 36,6 triliun.
Selain itu, belanja bantuan sosial dan belanja rutin pegawai juga mengalami pertumbuhan, meski tidak setinggi pos belanja lainnya.
Baca Juga: Wamenkeu Akui Realisasi Belanja Negara Masih Lambat hingga September 2025 "Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh seluruh pemerintah pusat melalui berbagai K/L untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin (23/2/2026). Sementara itu, pendapatan negara Januari 2026 terealisasi Rp 172,7 triliun, naik 9,5% secara tahunan. Akibatnya, defisit anggaran tercatat Rp 54,6 triliun atau 0,21% dari PDB, naik dua kali lipat dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 23 triliun (0,09% PDB).
Proyeksi Pertumbuhan dan Tantangan Fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan realisasi belanja triwulan I mencapai Rp 809 triliun. Artinya, pemerintah masih perlu membelanjakan Rp 581,7 triliun selama Februari–Maret.
Baca Juga: Defisit Fiskal RI Jadi Sorotan Global Dengan akselerasi ini, Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 berada di kisaran 5,5%–6%. Namun, lonjakan belanja di awal tahun menimbulkan tantangan fiskal. Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyoroti risiko tekanan kas negara akibat percepatan belanja, khususnya pada program seperti MBG. “Jika belanja lebih banyak terserap pada program dengan efek pengganda terbatas, belum tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal,” kata Wahyudi. Belanja MBG, misalnya, telah mencapai Rp 36,6 triliun hingga 21 Februari 2026, atau 10,9% dari pagu. Padahal, tahun lalu di periode sama hanya Rp 45,2 miliar.
Baca Juga: Jurus Pemerintah Jaga Defisit Fiskal di Bawah 3% dan Kejar Tax Ratio 12% Menurut Wahyudi, belanja agresif yang populis tanpa fokus pada kualitas bisa menekan kapasitas fiskal jangka menengah. Ia memperkirakan defisit 2026 berpotensi mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang, yakni hampir 3% dari PDB. Kepala Ekonom BCA David Sumual menekankan bahwa lonjakan belanja barang sebaiknya dibarengi belanja modal dan infrastruktur agar berdampak jangka panjang. "Mau belanja dalam rangka MBG, mau untuk koperasi desa, temanya harusnya penguatan domestik," ujar David. David menambahkan, jika belanja pemerintah meningkatkan impor, tekanan terhadap kurs rupiah bisa meningkat. “Efek optimal belanja pemerintah adalah menciptakan ekosistem ekonomi domestik yang kuat,” tambahnya.
Baca Juga: Belanja Negara Kuartal I-2026 Capai Rp809 Triliun, Potensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dengan realisasi belanja yang tinggi di awal tahun, pemerintah dihadapkan pada tantangan memastikan setiap rupiah belanja mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
