KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3.061 triliun. Anggaran ini dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 814,7 triliun.

"Anggaran belanja yang mencapai Rp 3.061 triliun ini merupakan sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar sehingga dari sisi perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023, Rabu (17/3).

Sri Mulyani berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud.

Selain itu, Menkeu juga meminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN.

Baca Juga: Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Belanja Berkualitas dalam APBN

Namun, diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

“Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani.

"Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi," pungkas Menkeu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati