KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan belanja negara pada tahun 2023 mencapai Rp 3.041,7 triliun. Belanja tersebut mengalami penurunan 2,13% dari belanja negara tahun ini yang sebesar Rp 3.106,4 triliun dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022. Adapun belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.230 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 811,7 triliun. Sementara anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara.
Kemudian anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan, belanja negara pada tahun depan lebih rendah di mana pemerintah masih fokus pada prioritas pendidikan, kesehatan , perlindungan sosial dan infrastruktur yang akan memiliki
multiplier effect yang besar pada peningkatan produktivitas perekonomian ke depannya.
Baca Juga: Kucurkan Anggaran Perlinsos Rp 479,1 Triliun, Target Kemiskinan Turun 7,5% di 2023 Hanya saja, Josua menyarankan pemerintah untuk perlu memperhatikan belanja subsidi energi dan kompensasi yang masih tetap tinggi serta peningkatan belanja pembayaran bunga utang pemerintah dan beberapa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pemilihan umum (pemilu). "Dengan memperhatikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ditetapkan maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB)," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (16/8) kemarin. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong produktivitas belanja dan menetapkan skala prioritas dalam alokasi belanja yang memiliki efek berganda, bukan hanya dalam jangka pendek namun juga dalam jangka menengah-panjang. Dihubungi terpisah, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai, anggaran belanja negara yang mencapai Rp 3.041,7 triliun tersebut disesuaikan untuk kebutuhan penurunan defisit di bawah 3%.
Baca Juga: Anggaran Kesehatan Tahun 2023 Naik Jadi Rp 169,8 Triliun, Berikut Rinciannya "Tapi melihat dari sisi kebutuhan memang untuk kesehatan tidak sebesar kemarin saat Covid-19 sedang parah-parahnya," ujar Riefky. Namun menurutnya, sumber pertumbuhan ekonomi di tahun depan lebih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, ketimbang pengeluaran pemerintah. Ia menyebut, hal tersebut sesuai dengan kondisi pemulihan dan sifat kebijakan fiskal yang
countercylical (konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah). "Justru di saat krisis lah, seperti Covid-19 kemarin, anggaran pemerintah yang menjadi penopang utama," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli