KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong dan pemerintah daerah (Pemda). Hal ini untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri (PDN). 

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan, per 15 September 2023, realisasi belanja PDN telah mencapai 89,9% dan realisasi belanja UMKM telah mencapai 35,6%. Adapun produk tayang di e-katalog telah mencapai 6,3 juta produk tayang.

"Nilai transaksi di e-katalog sudah mencapai Rp 137,9 triliun," ujar Hendrar dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi P3DN, Senin (18/9).

Hendrar berharap pemerintah daerah terus mendorong realisasi belanja barang/jasa. Menurutnya terdapat tiga hal yang dapat meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa. 

Baca Juga: LKPP Hapus 27.000 Produk di E-Katalog Pemerintah

Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PBJ serta UKPBJ yang pro PDN dan UMKM Kedua, mengedepankan metode e-katalog dalam PBJ. Ketiga, melakukan konsolidasi pengadaan yang fokus pada produk dalam negeri dan UMKM. 

Hendrar menilai, salah satu problem dari rencana umum pengadaan (RUP) yang ada, 43,46% ada di sisi konstruksi. Sebab itu, Hendrar mengajak pemda mulai berani menggeser pengadaan konstruksi. Yakni dari yang umumnya memakai mekanisme sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) menjadi mekanisme e-purchasing atau e-katalog.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan, masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk meningkatkan realisasi belanja melalui e-katalog. Adapun, target pengadaan pemda melalui e-katalog tahun 2023 sekitar Rp 500 triliun. 

"Jadi memang harus banyak kerja keras lagi walaupun prestasi kita lebih bagus daripada tahun lalu," ucap Suhajar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .