KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara pada kuartal I 2022 mencapai Rp490,63 triliun, jumlah tersebut baru mencapai 18,09% dari target APBN yang sebesar Rp 2.714,2 triliun.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, belanja tersebut turun, yakni sebesar Rp 523 triliun atau sebesar 19,02% dari target APBN Rp 2.750 triliun.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan, penurunan belanja di kuartal I 2022 tersebut menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terbatas. Sebab, kontribusi tetap belanja pemerintah sekitar 9%-10% dari Produk Domestik bruto (PDB). Sehingga, menurutnya pemerintah lebih bisa mendorong lagi belanjanya, karena kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi masih sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Sering Mengendap di Akhir Tahun, Ini Penyebabnya

Adapun, Bhima melihat pada konsumsi rumah tangga, yang terdiri dari beberapa indicator, seperti indeks keyakinan konsumen (IKK) yang masih menunjukkan pemuliuhan sangat terbatas.

Selain itu, Ia juga melihat optimisme terhadap kesempatan  kerja masih terbatas. Artinya kondisi pada  kuartai I 2022 ini pendapatan atau konsumsi rumah tangga masyarakat  belum bisa kembali ke era sebelum pandemi. Untuk itu, lanjutnya, di kuartal II 2022 pemerintah harus mendorong belanjanya, seperti percepatan pencairan untuk proyek maupun pencairan untuk belanja barang dan jasa.

“Menjadi fokus utama, pemerintah harus memiliki sense of crisis. Di awal tahun kan belanja seperti perlinsos pada waktu itu dikurangi. Tetapi sekarang malah buru-buru seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi upah segera di salurkan,” jelas Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (12/4).

Sebelumnya, lanjut Bhima pemerintah terlalu percaya diri untuk mengurangi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022, dan berharap ekonomi akan pulih lebih cepat. Nyatanya, terdapat hal yang tak terduga seperti  konflik Rusia dan Ukraina, terjadinya inflasi global yang jauh lebih tinggi, dan juga biaya produksi juga naik signifikan.

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara Capai Rp 484,83 Triliun di Kuartal I-2022

Artinya, Bhima bilang, efek dari realisasi belanja pemerintah yang rendah di kuartal I 2022 ini diperkirakan akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara optimal. “Ini menjadi pelajaran penting di kuartal II, khususnya dalam menghadapi lonjakan subsidi energi, stabilitas harga, dan inflasi. Sehingga harusnya realisasi belanja pemerintah bisa dipercepat lagi,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga berharap agar pemerintah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta sesegera mungkin mengeksekusi programnya.  Selain itu, pencairan BLT, dan bansos lainnya juga bisa lebih dipercepat lagi, sehingga bisa perekonomian, jika pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih dari 5%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .