KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah dinilai masih rendah dan belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Seharusnya, pemerintah mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2025 pada Jumat (29/8/2025).

Namun, acara tersebut dibatalkan karena aksi unjuk rasa yang meluas. Meski demikian, sejumlah ekonom menilai dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian belum signifikan.

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Baca Juga: Menakar Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Gempuran Tekanan Global

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2025 masih rendah, sehingga berpotensi menimbulkan kontraksi pada kuartal III-2025.

"Kontribusi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih belum optimal. Padahal, pemerintah seharusnya menjadi motor pertumbuhan konsumsi rumah tangga domestik," ujar Bhima, Jumat (29/8).

Hingga Juni 2025, realisasi belanja pemerintah baru mencapai 37,1% dari pagu, setara Rp 1.003,6 triliun.

Bhima menilai rendahnya penyerapan anggaran disebabkan meningkatnya beban pembayaran bunga utang yang mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 100 triliun per bulan.

Baca Juga: Menakar Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Gempuran Tekanan Global

Selain itu, penerimaan negara, baik pajak maupun PNBP, mengalami shortfall yang cukup besar.

"Dengan kondisi itu, belanja pasti direm secara signifikan. Mungkin SAL (saldo anggaran lebih) akan dipakai untuk mengisi alokasi belanja lain," jelas Bhima.