KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surplus anggaran yang dicatat pemerintah hingga semester I-2022 sepertinya tidak akan berlanjut di semester II. Pasalnya, para ekonom mengingatkan, surplus anggaran berpeluang berbalik menjadi defisit pada paruh kedua tahun ini seiring kenaikan belanja pemerintah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, surplus anggaran ini bisa berbalik ke arah defisit pada semester II-2022. Hal ini seiring dengan siklus tahunan, saat belanja pemerintah makin ngegas pada akhir tahun 2022, serta dalam kondisi sekarang, ada normalisasi harga komoditas. 

“Mungkin akan defisit pada kuartal IV-2022, karena belanja pemerintah akan tinggi, khususnya untuk proyek-proyek pemerintah, seperti infrastruktur. Dari sisi pendapatan, harga komoditas mulai normalisasi,” tutur Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (27/7). 

Baca Juga: APBN Diprediksi Bisa Berbalik Defisit pada Semester II 2022

Senada dengan Josua, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyebut defisit anggaran bisa terjadi pada semester II-2022. Menurut perkiraannya, defisit anggaran mulai terlihat pada akhir kuartal III-2022. 

Hal ini seiring dengan faktor musiman belanja negara yang naik pada semester II-2022. Dan untuk tahun ini, penerimaan negara dari komoditas mungkin akan menurun karena turunnya permintaan dari global yang memicu normalisasi harga-harga komoditas. 

Menurut perkiraan Faisal, defisit anggaran akan berada di bawah 4% PDB, atau di bawah target pemerintah yang sebesar 4,5% PDB.

Sedangkan di sepanjang tahun 2022, Josua memperkirakan defisit anggaran akan lebih kecil dari target pemerintah yang sebesar 4,50% PDB. Menurut Josua, defisit anggaran pada sepanjang tahun ini bisa lebih kecil dari 4% PDB. 

Asal tahu saja, pemerintah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2022 hingga paruh semester I-2022 masih mencetak surplus Rp 73,6 triliun, atau setara 0,39% produk domestik bruto (PDB). 

Josua bilang, surplus anggaran pada paruh pertama tahun ini memang ditopang oleh penerimaan pajak yang cukup baik, apalagi dengan kenaikan harga komoditas. 

Nah, pada tahun 2023, pemerintah menargetkan defisit anggaran untuk berada di kisaran 2,61% PDB hingga 2,85% PDB, sesuai dengan mandat undang-undang untuk membawa defisit anggaran kembali ke bawah 2% PDB pada tahun 2023. 

Josua berharap pemerintah bisa memenuhi asa tersebut. Namun, ia mewanti-wanti pemerintah untuk waspada karena masih ada tekanan yang bisa saja menjadi batu sandungan untuk defisit anggaran kembali di bawah 3% PDB. 

Baca Juga: Awas, Ekonom Bilang Pelemahan Rupiah Bisa Membebani Anggaran Negara

Risiko ini datang dari ketidakpastian global yang masih tinggi. Kekhawatirannya, ketidakpastian global yang tinggi bisa melecut inflasi, termasuk kenaikan harga minyak global. Di satu sisi, pemerintah juga memiliki angan untuk membawa pertumbuhan ekonomi 2023 di level 5,3% hingga 5,9%. 

“Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bisa menjaga harga-harga dalam negeri. Pilihannya adalah menambah subsidi. Sehingga ini bisa menjadi risiko bagi anggaran juga pada tahun depan,” tuturnya. 

Namun, Josua berharap ketidakpastian bisa berkurang pada tahun depan. Sehingga, apa yang sudah diperkirakan oleh pemerintah bisa tetap terwujud, dan pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan di jalurnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi