KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara hingga 30 April 2023 sebesar Rp 765 triliun. 

Capaian ini hanya tumbuh 2% dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode sama tahun lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat, tampaknya memang pemerintah lebih menahan belanja pasca pandemi Covid-19.  "Ada kekhawatiran masih tingginya tekanan eksternal," tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (23/5). 

Bila belanja terlalu ekspansif, ditakutkan pembiayaan utang akan makin sulit diserap di pasar. 

Baca Juga: Ditjen Pajak Pasang Kuda-Kuda, Waspadai Dampak Pemilu Terhadap Setoran Pajak

Selain itu, Bhima juga melihat ada masalah di beberapa proyek infrastruktur, misalnya ada perusahaan konstruksi milik pemerintah yang merugi. 

"Ini membuat penyertaan modal negara (PMN) ditahan sehingga realisasi belanja jadi lambat," tambah Bhima. 

Memang, porsi belanja pemerintah ke pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 kemarin hanya sekitar 5,32%, tetapi bila belanja tidak ngegas Bhima khawatir ini akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. 

Ia juga khawatir, target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,0% yoy hingga 5,3% yoy tidak bisa tercapai. 

Baca Juga: Sri Mulyani Mau Penerbitan SBN, Ekonom: Hal yang Tepat

Pasalnya, belanja pemerintah ini memiliki dampak tidak langsung yang bisa memengaruhi berbagai sektor usaha swasta. 

"Contohnya, pengadaan barang jasa pemerintah. Ini turunannya memengaruhi industri furnitur, perhotelan, katering, hingga pelaku sektor pakaian jadi," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli