KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 761,5 triliun hingga akhir Juli 2019. Realisasi belanja pemerintah pusat itu tumbuh 9,2%, lebih lambat dari pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 15,3%.
Baca Juga: Jokowi: 19% dari biaya pemindahan ibu kota gunakan APBN Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, perlambatan pertumbuhan belanja pemerintah pusat disebabkan oleh pertumbuhan belanja non kementerian dan lembaga (K/L) maupun belanja K/L yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. “Namun, pertumbuhan belanja K/L masih relatif kuat dengan nominal yang lebih tinggi dari periode sama tahun lalu,” ujarnya, Senin (26/8). Belanja K/L tercatat sebesar Rp 419,9 triliun atau tumbuh 11,7% yoy hingga Juli lalu. Realisasi belanja K/L telah memenuhi 49,1% pagu yang ditetapkan APBN 2019. Pertumbuhan belanja K/L dipicu oleh belanja pegawai yang tumbuh 13,1% atau mencapai Rp 150,1 triliun. Belanja barang juga tumbuh 10,1% atau sebesar Rp 146,3 triliun hingga akhir Juli lalu.
Baca Juga: Hingga Juli, realisasi belanja modal K/L hanya Rp 48,4 triliun Pertumbuhan belanja paling tinggi masih terjadi pada bantuan sosial yang mencapai 33,5% yoy, atau mencapai Rp 75,1 triliun. Sayangnya, pertumbuhan belanja modal justru mengalami kontraksi yaitu minus 10,6% atau hanya sebesar Rp 48,4 triliun. “Ini memang menjadi catatan dalam realisasi belanja pemerintah pusat, yaitu eksekusi dari masing-masing K/L,” ujar Askolani. Sementara, belanja non-K/L mencapai Rp 341,6 triliun atau tumbuh 6,4% hingga akhir Juli lalu, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang tumbuh 16,4%.
Pos belanja ini terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp 158,6 triliun atau tumbuh 8,3% yoy. Belanja subsidi tumbuh rendah 0,98% atau sebesar Rp 92,2 triliun. sementara, belanja hibah dan lainnya hanya sebesar Rp 1,5 triliun per Juli lalu.
Baca Juga: Selama semester I 2019, realisasi belanja negara tumbuh 7,9% “Komposisi dari belanja pegawai, barang, modal dan bansos masih tetap sejalan dengan dukungan kepada potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara belanja non-K/L juga masih sesuai dengan perencanaan kita,” ujar Askolani. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tendi Mahadi