KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merencanakan belanja Pemerintah Pusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 2.230 triliun. Anggaran ini  lebih rendah dari proyeksi realisasi belanja pemerintah pusat tahun ini yang mencapai Rp 2.370 triliun.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, belanja pemerintah pusat di tahun depan turun lantaran risiko Covid-19 yang diperkirakan akan semakin melandai. Sementara belanja pada tahun ini lebih besar karena pemerintah harus antisipasi penyebaran Covid-19.

“Belanja tahun ini lebih tinggi karena harus antisipasi risiko Covid, belanja vaksin dan memberikan perlinsos ke masyarakat,” tutur Isa saat melakukan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (20/9).

Selain itu, menurutnya kondisi APBN saat ini dan ke depan juga diperkirakan akan kembali normal, yang mana defisit anggaran harus di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Anggaran Pertahan pada 2023

Meski begitu, menurutnya usulan anggaran pemerintah pusat yang menurun tersebut tetap mempertimbangkan momentum pemulihan dan mempertimbangkan sejumlah risiko global yang akan terjadi, serta tetap mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang kemungkinan bisa menjalar lagi.

“Oleh karena itu, anggaran tetap didesain untuk memitigasi. Anggaran negara cukup untuk pemilu dan Pilkada 2024 dan prioritas nasional akan bisa dilakukan sebelum pergantian pemerintahan terutama untuk prioritas nasional,” jelasnya.

Adapun, jika melihat secara rinci, belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 993,2 triliun, belanja non K/L Rp 1.236,9 triliun.

Belanja non K/L tersebut akan digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk program pengelolaan utang Rp 441,4 triliun, program pengelolaan hibah Rp 10 miliar, program pengelolaan subsidi Rp 297,2 triliun terdiri dari energi Rp 211, triliun, dan non energi Rp 86,5 triliun.

Kemudian akan digunakan untuk program pengelolaan belanja lainnya Rp 341,8 triliun, yang terdiri dari cadangan anggaran pendidikan Rp 635 triliun, cadangan anggaran kesehatan Rp 70 triliun, dan cadangan kompensasi sebesar Rp 127,7 triliun. terakhir akan digunakan untuk program pengelolaan transaksi khusus Rp 156,4 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari