KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Besarnya nilai belanja pemerintah menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa alias procurement memiliki potensi strategis untuk mendorong ekonomi yang lebih hijau dan inklusif. Pada 2025, total Rencana Umum Pengadaan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp1.193,6 triliun berdasarkan agregasi data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan skala tersebut, keputusan mengenai barang dan jasa yang dibeli, vendor yang dipilih, serta standar yang diterapkan dapat memberikan dampak luas bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan.

Indonesia juga memiliki lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Karena itu, perubahan dalam praktik procurement dapat memberikan dampak luas bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat.

Baca Juga: KPK: 25% Kasus Korupsi Terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa

RMIT University di Australia membawa keahlian globalnya dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), sustainable procurement, dan praktik bisnis regeneratif ke Indonesia. Inisiatif ini hadir ketika semakin banyak organisasi dituntut untuk menerjemahkan komitmen keberlanjutan ke dalam keputusan pembelian dan pengelolaan vendor sehari-hari.

Bekerja sama dengan BINUS University melalui BINUS Center of Excellence in Sustainability, RMIT Southeast Asia Hub akan mempertemukan para pemimpin perusahaan, para profesional di bidang procurement, dan pembuat kebijakan untuk membahas pemanfaatan AI, transparansi data, serta strategi regeneratif dalam meningkatkan kinerja vendor, mengelola risiko, dan memperkuat ketahanan rantai pasok.

Salah satu instrumen utama dalam inisiatif ini adalah Sustainable Procurement Disclosure Index. Indeks yang dikembangkan oleh para peneliti supply chain dari RMIT ini membantu organisasi menilai transparansi serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari praktik procurement mereka.

Inisiatif tersebut juga akan membahas bagaimana AI dapat digunakan untuk mengevaluasi vendor, mengenali potensi risiko, dan mendukung pelaporan keberlanjutan, dengan tetap menjaga pengawasan manusia dan akuntabilitas.

Tantia Dian Permata Indah, Director RMIT Indonesia mengatakan, procurement perlu dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong transisi keberlanjutan Indonesia.

“Ketika belanja pengadaan pemerintah melibatkan lebih dari seribu triliun rupiah, fungsi procurement tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif di belakang layar. Keberlanjutan menjadi nyata melalui keputusan sehari-hari, seperti apa yang dibeli organisasi, dengan siapa mereka bekerja, standar apa yang harus dipenuhi vendor, dan bagaimana kinerjanya diukur. RMIT membantu para pengambil keputusan di Indonesia memanfaatkan data dan AI secara bertanggung jawab, agar keputusan tersebut lebih transparan, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Inisiatif ini sejalan dengan ambisi ekonomi sirkular Indonesia, yaitu model ekonomi yang mendorong produk dan material untuk digunakan selama mungkin melalui penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memprioritaskan penerapannya pada lima sektor: makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, serta perdagangan grosir dan eceran dengan fokus pada kemasan plastik.

Penerapan ekonomi sirkular pada sektor-sektor tersebut diperkirakan dapat menambah Rp593–638 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 126 juta ton pada 2030.

Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability, Profesor Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol, mengatakan kolaborasi lokal penting agar kerangka keberlanjutan global dapat diterapkan sesuai kebutuhan Indonesia.

“Dengan memadukan riset dan keahlian internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini dapat membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik procurement yang nyata dan terukur,” ujarnya.

Inisiatif ini memperkuat keterlibatan RMIT di Indonesia melalui riset terapan, kemitraan industri, dan pengembangan kapasitas, sekaligus menempatkan procurement sebagai instrumen untuk mendukung usaha dalam negeri, mempercepat ekonomi sirkular, dan menciptakan nilai jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News