KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan sederet insentif perpajakan yang akan diberikan pada 2027. Berbagai fasilitas tersebut mencakup perluasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah, hingga rencana pemberian fasilitas PPN untuk emas perhiasan. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan bahwa berbagai insentif yang akan diberikan pada tahun depan telah diperhitungkan dalam APBN 2027.
Menurutnya, pemerintah masih dapat melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau tambahan kebijakan insentif pada tahun depan. Asal tahu saja, besarnya fasilitas perpajakan yang disiapkan pemerintah tercermin dari proyeksi belanja perpajakan atau tax expenditure pada 2027 yang mencapai Rp 632 triliun. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, angka tersebut meningkat 9,6% dibandingkan proyeksi belanja perpajakan pada 2026 sebesar Rp 576,4 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp 55,6 triliun dalam setahun. Besarnya belanja perpajakan tersebut memunculkan pandangan berbeda dari kalangan pengamat. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai belanja perpajakan Rp 632 triliun belum ideal, terutama karena rasio penerimaan perpajakan Indonesia masih relatif rendah.
Baca Juga: Ketergantungan Aspal Impor Masih Tinggi, Kementerian PU Genjot Pemanfaatan Asbuton Menurut Ariawan, terdapat tiga persoalan utama yang perlu dicermati pemerintah, yakni besarnya belanja perpajakan dibandingkan penerimaan, komposisi fasilitas yang belum tepat sasaran, serta belum adanya batas atas belanja perpajakan. "Menurut saya belum ideal. Ukurannya memang tidak berlebihan bila dibandingkan rata-rata dunia, tetapi ada tiga persoalan yang mesti dicermati," ujar Ariawan kepada KONTAN, Kamis (19/11/2026). Dia menjelaskan, berdasarkan PMK 122/2024, belanja perpajakan merupakan penerimaan pajak yang tidak diterima pemerintah akibat penerapan fasilitas perpajakan. Dengan demikian, angka Rp 632 triliun mencerminkan potensi penerimaan yang sengaja tidak dipungut negara, bukan pengeluaran langsung dari kas pemerintah. Ariawan menyoroti peningkatan belanja perpajakan yang hampir dua kali lipat dalam lima tahun. Pada 2022, nilainya tercatat Rp 318,4 triliun dan diproyeksikan mencapai Rp 632 triliun pada 2027. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), rasio belanja perpajakan Indonesia pada 2027 diperkirakan sebesar 2,26%. Angka tersebut memang masih di bawah rata-rata 116 negara yang melaporkan datanya kepada Global Tax Expenditures Database (GTED), yakni 3,8% dari PDB. Namun, jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan, kondisinya berbeda. Dalam APBN 2027, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.911,95 triliun. Dengan demikian, belanja perpajakan Rp 632 triliun setara dengan 21,7% dari penerimaan perpajakan. Rasio tersebut sudah mendekati rata-rata dunia sebesar 23%. "Terhadap PDB, angka Indonesia masih di bawah rata-rata itu. Terhadap penerimaan, gambarannya berbeda," jelasnya. Menurut Ariawan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia terletak pada masih kecilnya basis penerimaan perpajakan. Rasio penerimaan perpajakan dalam APBN 2027 tercatat sekitar 10,4% terhadap PDB. Dia mengingatkan, pemerintah memiliki target meningkatkan tax ratio secara bertahap hingga mencapai 10,97% sampai 12,45% terhadap PDB pada 2030. Apabila belanja perpajakan terus membesar tanpa evaluasi, pencapaian target tersebut berpotensi semakin sulit. Persoalan berikutnya adalah komposisi belanja perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Baca Juga: Simak! Ini Insentif Pajak yang Disiapkan Pemerintah pada 2027 Ariawan menyebut belanja perpajakan dari sektor PPN pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp 413 triliun atau sekitar 65,3% dari total belanja perpajakan. Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2023, pembebasan PPN pada empat sektor utama, yakni kebutuhan pokok, kelautan dan perikanan, pendidikan, serta transportasi, mencapai Rp 100,11 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, Rp 73,69 triliun justru dinikmati kelompok masyarakat atas atau desil 6 hingga desil 10. Bahkan, kelompok 10% terkaya tercatat menikmati pembebasan PPN sebesar Rp 31 triliun, sedangkan kelompok 10% termiskin hanya memperoleh manfaat Rp 3,3 triliun. Selain itu, belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 166,1 triliun atau 26,2% dari total belanja perpajakan. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah tax holiday. Menurut Ariawan, efektivitas fasilitas tersebut berkurang sejak Indonesia menerapkan pajak minimum global. Dia juga menyoroti belum adanya batas atas atau ceiling belanja perpajakan dalam UU APBN. Akibatnya, nilai belanja perpajakan yang semula diproyeksikan pemerintah berpotensi meningkat ketika dilakukan estimasi akhir. Sebagai contoh, belanja perpajakan 2025 yang semula diproyeksikan Rp 445,5 triliun kini diperkirakan mencapai Rp 530,3 triliun. Artinya, terdapat selisih Rp 84,8 triliun atau 19% di atas proyeksi awal. Atas berbagai persoalan tersebut, Ariawan menyarankan pemerintah menurunkan rasio belanja perpajakan secara bertahap menjadi sekitar 1,8% terhadap PDB atau setara Rp 500 triliun pada skala ekonomi 2027. Pemangkasan, menurutnya, dapat dimulai dari fasilitas yang terbukti tidak tepat sasaran atau tidak efektif. Namun, apabila pembebasan PPN dipersempit, masyarakat miskin perlu mendapatkan kompensasi langsung agar tidak menanggung tambahan beban. Di sisi lain, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, belanja perpajakan tidak bisa semata-mata dinilai ideal atau tidak ideal karena setiap fasilitas perpajakan memiliki tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Dia menjelaskan, pemerintah memang berpotensi memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 632 triliun. Namun, pemerintah memilih untuk tidak memungutnya melalui berbagai fasilitas perpajakan dengan harapan dapat mendorong investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penerimaan pajak pada masa mendatang.
Baca Juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bentuk Dua Badan Khusus di Bawah Presiden "Jadi, tidak ada istilah ideal atau tidak ideal. Setiap pilihan harusnya sudah ada hitung-hitungan untuk mencapai tujuan tersebut," kata Raden. Dia mencontohkan fasilitas PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dengan harga hingga Rp 2 miliar bagi rumah pertama. Menurutnya, fasilitas tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni mendorong daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan sektor properti. Melalui insentif tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang membeli rumah sehingga aktivitas usaha pengembang properti ikut meningkat. Pada akhirnya, pertumbuhan sektor properti diharapkan memberikan dorongan terhadap perekonomian nasional. Raden menilai hal terpenting dalam pemberian insentif bukan semata-mata besarnya belanja perpajakan, melainkan ketepatan kriteria penerima manfaat.
Pemerintah perlu memastikan apakah fasilitas perpajakan lebih banyak dinikmati pengusaha dan investor besar atau justru masyarakat yang membutuhkan dukungan daya beli. Terkait rencana insentif perpajakan pada 2027, Raden menilai perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan di seluruh sektor usaha serta kelanjutan PPN DTP rumah tapak merupakan kebijakan yang cukup strategis. Menurutnya, kedua fasilitas tersebut memiliki sasaran penerima manfaat yang lebih jelas, yakni masyarakat menengah ke bawah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News