KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelenggaraan Pilkada serentak bisanya digadang-gadang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sayangnya, Ekonom Center on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belanja kampanye tidak selalu signifikan mendorong ekonomi daerah.

“Pola belanja yang cenderung terkonsentrasi pada vendor-vendor besar di luar daerah, durasi kampanye yang relatif singkat, serta regulasi pembatasan dana kampanye yang membuat nilainya tidak terlalu besar dibanding skala ekonomi daerah secara keseluruhan,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (26/11).

Baca Juga: Ekonom Sebut Pilkada Jadi Faktor Pertumbuhan Ekonomi yang Toxic

Umumnya, Yusuf menyebut dampak pilkada terhadap ekonomi biasanya terlihat melalui berbagai aktivitas kampanye dan penyelenggaraan pemilihan.

Misalnya, pencetakan alat peraga kampanye, penyewaan tempat dan kendaraan, konsumsi untuk tim sukses dan relawan, serta berbagai kebutuhan logistik pemilihan.

Meski demikian, ia melihat kontribusi tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung bersifat temporer dan terbatas.

Lebih lanjut, ia menyampaikan terkait dampak belanja kampanye, efektivitasnya dalam menggairahkan ekonomi daerah cukup bervariasi. 

Baca Juga: Ada Momentum Pilkada dan Window Dressing, Cek Saham Rekomendasi Analis

Di daerah-daerah dengan basis industri dan UMKM yang kuat, multiplier effect dari belanja kampanye lebih terasa karena sebagian besar kebutuhan dapat dipenuhi dari produsen lokal.

“Berbeda dampaknya di daerah yang masih bergantung pada barang atau jasa dari luar, kebocoran ekonomi lebih besar sehingga dampak positifnya kurang optimal,” tandasnya. 

Selanjutnya: Harga Cabai Turun, Harga Minyak Goreng Naik di Jambi Hari Ini (26/11)

Menarik Dibaca: Hujan Turun di Wilayah Ini, Cek Proyeksi Cuaca Besok (27/11) di Banten

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli