KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun. Dari total tersebut, sekitar 82% dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp 3.362,2 triliun.
Secara tahunan, nilai belanja pemerintah pusat tersebut meningkat 3,63% year on year (yoy) dari belanja berdasarkan outlook Lapsem 2026 yang sebesar Rp 3.245,5 triliun. Namun, kenaikan belanja pemerintah pusat tersebut diikuti perubahan komposisi belanja.
Sejumlah belanja rutin dan kewajiban pemerintah mengalami kenaikan, sementara belanja yang dapat mendorong penambahan kapasitas ekonomi justru menurun. Baca Juga: PPPK Akan Diangkat Jadi PNS Bertahap Mulai 2027, Tahap Awal 541.000 Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, rincian jenis belanja pemerintah pusat di antaranya terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 625,24 triliun, naik 7,85% dari outlook Lapsem 2026.
Sementara belanja barang tercatat sebesar Rp 681,13 triliun, turun 6,8% yoy dari outlook Lapsem 2026. Belanja modal tercatat Rp 295,22 triliun, turun 19,65% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Di sisi lain, pembayaran bunga utang tercatat sebesar Rp650,31 triliun, naik 12% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Belanja subsidi tercatat sebesar Rp 387,88 triliun, naik dibandingkan outlook Lapsem 2026. Belanja hibah tercatat sebesar Rp 528,5 miliar, naik 45,2% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Kemudian belanja sosial tercatat sebesar Rp 156,48 triliun, turun 6% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Sementara belanja lain-lain tercatat sebesar Rp 565,38 triliun, naik 17,4% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Jika dilihat berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, sejumlah rincian jenis belanja rutin pemerintah pusat mengalami kenaikan, seperti belanja pegawai dan pembayaran bunga utang. Sementara itu, belanja produktif yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, seperti belanja modal, justru menurun. Begitu juga dengan belanja bantuan sosial yang turut menurun.
Di sisi lain, belanja subsidi masih mengalami kenaikan dari sisi anggaran. Hanya saja, pada BBM subsidi jenis tertentu diketahui pemerintah akan memangkas sekitar 58% kuotanya pada tahun depan. Baca Juga: Kementerian PKP Butuh Anggaran Rp 106 Triliun, Anggaran 2027 Baru Rp 11,77 Triliun Pemerintah menegaskan akan mengarahkan belanja APBN 2027 ke belanja yang berkualitas, terutama tetap fokus
untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat hingga meningkatkan program perlindungan sosial (Perlinsos), sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM. "APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur dan terarah untuk mendorong ekonomi yang lebih tinggi dan akselerasi yang lebih cepat," ujar Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Ferry Ardiyanto, Rabu (19/8/2026). Ruang Fiskal Semakin Rigid
Sementara itu, Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, RAPBN 2027 menunjukkan adanya
trade off yang semakin jelas antara menjaga kesinambungan program pemerintah dan memperbesar ruang untuk belanja yang benar-benar menciptakan kapasitas ekonomi baru. "Jadi saya tidak melihat bahwa kualitas belanjanya memburuk, tetapi memang terlihat bahwa ruang fiskal menjadi semakin rigid," kata Irman kepada Kontan, Kamis (20/8/2026). Menurutnya besaran belanja 2027 yang meningkat namun tetap menjaga defisit tetap 2,40% PDB merupakan hal yang positif dari perspektif kredibilitas fiskal. Namun, di sisi lain, sebagian ruang belanja semakin terserap oleh pengeluaran yang relatif sulit dikurangi.
Salah satu yang paling terlihat adalah pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 650 triliun pada 2027, naik hampir 12% dari outlook 2026. Baca Juga: Transaksi Digital Tumbuh 28,69%, BI Tegaskan Tak Gantikan Uang Kartal "Artinya, sekitar 16% dari total belanja negara sudah digunakan hanya untuk pembayaran bunga," jelasnya. Karena itu, menurut Irman, isu utamanya bukan lagi seberapa besar APBN, tetapi seberapa besar fiscal multiplier dari setiap rupiah tambahan belanja. "Kalau peningkatan belanja lebih banyak masuk ke belanja rutin dan kewajiban, sementara ruang untuk belanja modal menyempit, kemampuan APBN untuk secara langsung menambah productive capacity melalui infrastruktur, konektivitas maupun investasi publik menjadi lebih terbatas," katanya. Pertumbuhan Tak Cukup Ditopang Konsumsi
Dampaknya terhadap pertumbuhan juga perlu dibedakan antara jangka pendek dan jangka menengah. Belanja pegawai, subsidi dan perlindungan sosial tetap memiliki
multiplier terhadap konsumsi dan dapat berfungsi sebagai shock absorber, terutama ketika daya beli menghadapi tekanan. "Bahkan secara keseluruhan pemerintah masih mengalokasikan sekitar Rp 550 triliun untuk perlindungan sosial pada 2027. Jadi saya tidak melihat dukungan terhadap konsumsi hilang sepenuhnya," ujar Irman. Namun, untuk mencapai target pertumbuhan 6% pada 2027, tantangannya lebih besar. Pertumbuhan tidak cukup hanya ditopang konsumsi dan government spending, tetapi harus ada peningkatan investasi dan produktivitas. Pemerintah sendiri menargetkan realisasi investasi sekitar Rp 2.322 triliun pada 2027, naik hampir 14% dari target 2026. Baca Juga: Bersiap! Desil 10 Tak Bisa Beli BBM Subsidi Lagi, Purbaya: Bisa Hemat Anggaran 10% Dengan ruang belanja modal pemerintah yang lebih terbatas, konsekuensinya beban untuk menjadi mesin pertumbuhan semakin bergeser ke investasi swasta, BUMN/Danantara, dan foreign direct investment (FDI). "Jadi pemerintah menurut saya masih memiliki ruang fiskal, tetapi
discretionary fiscal space-nya semakin mahal dan semakin terbatas," kata Irman. Menurutnya menambah defisit bukan solusi utama karena akan menambah kebutuhan penerbitan utang dan pada akhirnya kembali meningkatkan beban bunga. "Yang lebih penting adalah memperbaiki komposisi dengan memastikan subsidi dan bansos semakin tepat sasaran, menekan belanja dengan
multiplier rendah, dan menjaga sebanyak mungkin ruang untuk infrastruktur, human capital, serta belanja yang dapat meng-crowd in investasi swasta," ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
