JAKARTA. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) tentang praktik kerja alih daya atau outsourcing akan segera diteken pada bulan Oktober ini. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pembahasan rancangan peraturan tersebut telah memasuki tahap finalisasi di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). "Mudah-mudah bisa segera diterbitkan dalam bulan ini juga," kata Muhaimin seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (17/10).Muhaimin menjelaskan, aturan ini akan mengatur pekerjaan apa saja yang tidak boleh di-outsourcing. Menurutnya, ada penambahan pekerjaan yang tidak boleh dialihdayakan diluar lima pekerjaan yakni security, cleaning service, katering, tenaga transportasi, dan pekerja tambang dan perkebunan.Sebelumnya, hasil pertemuan LKS Tripartit Nasional menyebutkan lima kesepakatan. Pertama, perusahaan boleh menyerahkan sebagian kegiatan pekerjaan yang bukan inti melalui perjanjian pemborongan atau perjanjian penyedia jasa pekerja. "Pemborongan dibolehkan hanya untuk pekerjaan penunjang dan outsourcing dibolehkan hanya untuk lima bidang pekerjaan saja," papar Sunarno.Kedua, setiap perusahaan harus menetapkan alur kegiatan utama pekerjaan perusahaan dan kegiatan penunjang. Ketiga, outsourcing hanya untuk lima bidang pekerjaan yaitu cleaning service, keamanan, katering, transportasi dan jasa pertambangan. "Masih dibolehkan untuk bidang lainnya dengan syarat tertentu dan ketat," jelasnya. Keempat, masa transisi untuk penyesuaian aturan tersebut selama enam bulan sampai satu tahun.Seperti diketahui, praktik kerja outsourcing menuai banyak kecaman dari para buruh. Beberapa kali buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja sebagai bentuk protes dari sistem kerja yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.13/2004 tentang Ketenagakerjaan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Beleid outsourcing terbit bulan ini
JAKARTA. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) tentang praktik kerja alih daya atau outsourcing akan segera diteken pada bulan Oktober ini. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pembahasan rancangan peraturan tersebut telah memasuki tahap finalisasi di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). "Mudah-mudah bisa segera diterbitkan dalam bulan ini juga," kata Muhaimin seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (17/10).Muhaimin menjelaskan, aturan ini akan mengatur pekerjaan apa saja yang tidak boleh di-outsourcing. Menurutnya, ada penambahan pekerjaan yang tidak boleh dialihdayakan diluar lima pekerjaan yakni security, cleaning service, katering, tenaga transportasi, dan pekerja tambang dan perkebunan.Sebelumnya, hasil pertemuan LKS Tripartit Nasional menyebutkan lima kesepakatan. Pertama, perusahaan boleh menyerahkan sebagian kegiatan pekerjaan yang bukan inti melalui perjanjian pemborongan atau perjanjian penyedia jasa pekerja. "Pemborongan dibolehkan hanya untuk pekerjaan penunjang dan outsourcing dibolehkan hanya untuk lima bidang pekerjaan saja," papar Sunarno.Kedua, setiap perusahaan harus menetapkan alur kegiatan utama pekerjaan perusahaan dan kegiatan penunjang. Ketiga, outsourcing hanya untuk lima bidang pekerjaan yaitu cleaning service, keamanan, katering, transportasi dan jasa pertambangan. "Masih dibolehkan untuk bidang lainnya dengan syarat tertentu dan ketat," jelasnya. Keempat, masa transisi untuk penyesuaian aturan tersebut selama enam bulan sampai satu tahun.Seperti diketahui, praktik kerja outsourcing menuai banyak kecaman dari para buruh. Beberapa kali buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja sebagai bentuk protes dari sistem kerja yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.13/2004 tentang Ketenagakerjaan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
