KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) siap mengakomodir penjualan Surat Utang Negara (SUN) kepada investor ritel di pasar perdana domestik melalui sistem elektronik atau e-SBN pada Mei 2018.

Seri yang ditawarkan adalah SBR003. Masyarakat bisa membeli SBR ini dalam minimum investasi yang relatif kecil yakni mulai dari Rp 1 juta dan paling besar Rp 3 miliar. 

Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengatakan, calon pembeli bisa membuat nomor tunggal identitas pemodal (Single Investor Identification) yang selanjutnya disebut SID ke mitra distribusi, seperti bank umum, perusahaan efek, dan fintech.

"Yang pasti dia harus punya SID dulu. SID tinggal bikin di bank. Nanti dapat rekening surat berharga," ujar Loto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/4). 

Saat ini, ada sembilan mitra distribusi yang telah mengikuti pilot project e-SBN, yaitu enam bank umum yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Permata, dan DBS, dua perusahaan efek yakni Trimegah dan Bareksa, serta satu fintech yakni Investree. 

Selanjutnya, saat launching SBR003 pada 14 Mei nanti, calon investor bisa registrasi secara online melalui platform mitra distribusi dan memasukkan data identitas. Setelah itu, masyarakat yang mendaftar tersebut akan menerima kode billing dan bisa membayar jumlah pesanan. 

Setelah membayar, calon pembeli akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan dinyatakan pemesanannya lengkap. "Setelah keluar NTPN, baru order dia komplet. Tinggal waktu settlement pada 31 Mei," kata Loto. 

Asal tahu saja, rencananya SBR003 ini akan bertenor dua tahun dengan early redemption per order yang dilakukan satu kali setelah 12 bulan. Minimal holdingnya 50% dengan minimal pemesanan untuk early redemption Rp 2 juta per pemesanan dengan kelipatan Rp 1 juta.

Sementara itu, untuk harga, acuannya adalah BI 7D RR ditambah spread. Pada SBR002, acuannya adalah LPS ditambah spread. Soal yield, pemerintah memastikan bahwa akan berada di atas yield deposito.

Target indikatif pemerintah sementara adalah Rp 1 triliun. Namun, apabila animo masyarakat tinggi, pemerintah mengharapkan lebih besar lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi