KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri kakao Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi ketentuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mulai berlaku pada 30 Desember 2026. Hingga saat ini, diperkirakan belum 10% kebun kakao di Indonesia yang memenuhi persyaratan regulasi tersebut, terutama terkait penyediaan data geolokasi lahan. Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) Soetanto Abdullah mengatakan, pemerintah bersama pelaku industri kakao telah melakukan persiapan untuk memenuhi ketentuan EUDR sejak tahun lalu.
Baca Juga: Kemendag Perketat Pengawasan Impor, 96 Pelaku Usaha Perlu Tindak Lanjut Namun, proses pemenuhan persyaratan masih menghadapi sejumlah kendala. "Belum ada data resmi berapa kebun yang sudah memenuhi persyaratan, tetapi diperkirakan masih di bawah 10%," ujar Soetanto kepada Kontan, Jumat (20/11/2026). Menurut Soetanto, sebagian perusahaan dan eksportir kakao sebenarnya telah memiliki data geolokasi. Namun, cakupan data tersebut masih terbatas pada kebun petani yang telah menjalin kemitraan dengan perusahaan. Salah satu kendala utama adalah karakteristik perkebunan kakao rakyat di Indonesia. Sebagian besar kebun petani memiliki luas relatif kecil dan tersebar di berbagai lokasi, termasuk wilayah terpencil. Kondisi tersebut membuat proses pemetaan dan pengumpulan data geolokasi membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit.
Baca Juga: Kapasitas PLTS Terkontrak Indo Tambangraya (ITMG) 152 MWp, 86 MWp Telah Beroperasi Soetanto tidak menampik adanya potensi perusahaan kakao mengurangi atau menghentikan pembelian biji kakao dari petani maupun pemasok yang belum memiliki data geolokasi. Meski demikian, perusahaan akan berupaya tetap menyerap hasil panen petani untuk kemudian diolah dan dipasarkan ke negara-negara di luar Uni Eropa. Di sisi lain, pemenuhan ketentuan EUDR juga berpotensi menambah beban biaya operasional perusahaan. Soetanto menyebut, hingga kini belum terdapat perhitungan pasti mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh persyaratan regulasi tersebut. Kendati demikian, ia memperkirakan tambahan biaya kepatuhan akan meningkatkan harga pokok produksi (HPP) dan menekan margin perusahaan kakao.
Baca Juga: VKTR Tegaskan Tak Terlibat dalam Rencana Konsorsium Akuisisi Saham Weda Bay Dari sisi perdagangan, pemberlakuan EUDR diperkirakan turut menekan ekspor kakao Indonesia ke pasar Eropa. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, sejumlah perusahaan mulai menjajaki pasar alternatif, terutama di kawasan Asia. Namun, Soetanto menilai pasar Asia belum sepenuhnya mampu menggantikan kontribusi Uni Eropa terhadap ekspor kakao Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News