KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konflik di Timur Tengah berpotensi menambah tekanan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lonjakan harga minyak bahkan bisa mengerek belanja subsidi, dan menimbulkan pelebaran defisit hingga lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit memang pernah melampaui 3% dari PDB di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam, yakni mencapai 6,14% dari PDB, kemudian berlanjut di 2021 mencapai 4,65% dari PDB. Meski demikian, terjadinya pelebaran defisit tersebut menjadi alasan, dimana terjadinya krisis pandemi. di tingkat global.

Kepala Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah membeberkan, pihaknya belum membicarakan dengan pemerintah terkait potensi pelebaran defisit APBN lebih dari 3% dari PDB, maupun terkait  Quantitative Easing (QE) yang mana bank sentral menciptakan uang baru secara elektronik untuk membeli aset keuangan seperti obligasi pemerintah atau surat berharga dari bank komersial.

Ramadan Berkah : Bank Mandiri Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Baca Juga: Restrukturisasi Utang Whoosh Diputuskan, Pemerintah Segera Umumkan Skemanya

“Sepengetahuan saya di Banggar DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menkeu terhadap pelebaran defisit lebih dari 3% PDB dan kebijakan Quantitave Easing (QE),” tutur Said kepada Kontan, Jumat (13/3/2026).

Lantaran belum ada pembicaraan dengan pemerintah terkait defisit APBN tersebut, pihaknya belum bisa berpendapat lebih jauh. Namun yang pasti, ia menekankan setiap kebijakan ditempuh harus ada dasar, tujuan, dan strateginya.

Said melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3% PDB. Untuk mencapai disiplin fiskal tersebut terdapat banyak cara. Di antaranya menjaga tingkat pendapatan negara tercapai, pembenahan perpajakan melalui coretax system yang diharapkan menjadi perbaikan pengumpulan penerimaan perpajakan lebih baik.

“Lalu naiknya harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan mungkin batubara juga akan menambah dompet PNBP,” ungkapnya.

Baca Juga: Gejolak Geopolitik Dorong Harga Komoditas, Potensi Tambahan PNBP Menguat

Upaya lainnya kata Said, melalui sisi belanja, pemerintah dari melakukan efisiensi. Misalnya dengan fokus efisiensi terhadap berbagai program yang tidak prioritas, pola tersebut kerap kali dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya.

Nah, jika besaran belanja bisa dikendalikan, ia optimistis bisa menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit di bawah 3% dari PDB bisa terjaga.

Selanjutnya, pemerintah dinilai perlu menjaga target pembiayaan bisa dikelola dengan baik. Said menyebut, di tengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif, memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN). 

“Menkeu dan seluruh jajaran harus bisa meyakinkan buyer asing untuk kembali menerima SBN, dan memperluas SBN pada porsi ritel,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News