KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Merasa belum diakomodir oleh pemerintah Koperasi meminta keberpihakan dari pemerintah. Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) meminta kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki agar koperasi di eranya bisa lebih tumbuh dan berkembang, melalui keberpihakan pemerintah terhadap koperasi.

“Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa. Kami ingin sekali, koperasi tak lagi dipandang sebelah mata. Koperasi bisa menjadi salah satu badan usaha yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha,” ucap Ketua Umum Askopindo Sahala Pangabean dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10).

Ia menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi sudah sangat tidak relevan. Asosiasi menaruh harapan besar pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang saat ini tengah dibahas.

Asosiasi menilai selama ini pemerintah kurang memberdayakan keberadaan koperasi. Ia mencontohkan, koperasi di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Belanda dan Australia, keberadaan koperasinya justru diproteksi oleh pemerintahnya.

Baca Juga: Kemenkop UKM temukan 153 investasi bodong berkedok koperasi simpan pinjam

“Kami berharap, di Undang-Undang yang baru nanti, harus ada perlindungan bagi koperasi. Sistem ekonomi saat ini sudah neoliberal kapitalis, di mana yang kuat yang bertahan. Kalau dihadapkan dengan koperasi mana bisa?” keluhnya.

Askopindo ingin koperasi bisa bertahan dan diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya. Untuk bisa kuat dan maju. Apalagi saat ini pun koperasi sudah banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Apalagi kata Sahala, di era revolusi digital 4.0 saja, sudah banyak koperasi yang mengadopsi teknologi. Banyak startup yang menjalankan sistem koperasi. Hal ini diharapkan semakin menumbuhkan semangat koperasi di kalangan generasi milenial.

“Pembiayaan saat ini masih jadi kendala, makanya koperasi jangan melakukan bisnis pada umumnya lagi, harus gerak cepat dan buat gebrakan, supaya koeprasi dan UKM ini naik kelas. Bahkan produknya bisa terus bersaing dengan produk luar negeri,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi