JAKARTA. Pemerintah hingga kini masih mencari jalan keluar mengatasi permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, berkapasitas 1x2000 megawatt (MW).

Chairul Tanjung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) At Interim, menyampaikan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang tinggal beberapa persen.

"Kan sudah ada dua opsi, untuk pembebasan lahan yang sekarang tetap akan berlanjut. Jika memang hal itu masih terkendala, kita sudah koordinasi juga dengan pemerintah daerah Jawa Tengah khususnya, Batang," ujar Chairul Tanjung di Gedung DPR RI, Senin (15/9).

Menurut pengakuan Chairul Tanjung, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) juga sudah mempersiapkan lahan untuk proyek PLTU Jawa Tengah. Namun, ia enggan menyebut dimana lokasi baru yang telah disediakan PLN.

"PLN juga sudah menyiapkan lokasi untuk PLTU Batang tersebut. Menurut laporan yang saya terima dua duanya akan dijalankan," ujar CT.

Chairul mengatakan pihaknya belum melakukan pertemuan dengan pihak konsorsium pengembang PLTU Batang yaitu PT Bhimasena dan PLN. "Belum ada pertemuan sama sekali, jadi nanti pertemuannya akan dilakukan dengan pak Dirjen Listrik," kata Chairul.

Nur Pamudji, Direktur Utama PLN, menjelaskan dibutuhkan waktu lima tahun untuk pembangunan PLTU Batang. "PLTU Batang kan butuh 5 tahun untuk bangun. Seandainya mulai Januari, ya 5 tahun lagi. Untuk PLTU batang belum ada penjelasan yang baru, intinya belum ada yang bisa dijelaskan," jelas Nur.

Pemerintah diketahui berencana melakukan tender pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Muara Karang, Muara Tawar, dan Tanjung Priok sebagai antisipasi mundurnya jadwal pembangunan proyek PLTU Batang.  Nantinya, PLTGU Muara Karang, PLTGU Tanjung Priuk, serta PLTGU Muara Tawar dengan total kapasitas 2000MW ditargetkan beroperasi sebelum 2017. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto