KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Penerapan hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang sedang difokuskan oleh pemerintah telah menuai tanggapan pro dan kontra.

Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi ini, karena dinilai masih belum mencapai tujuan awal yang diharapkan.

"Dalam prinsipnya, hilirisasi bukanlah masalah, namun cara pelaksanaannya perlu dievaluasi, terutama mengenai insentif pajak yang tidak tepat sasaran," ungkap Bhima kepada Kontan.co.id pada hari Kamis (6/7).

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Baca Juga: Induk Vale Indonesia (INCO) Jual Saham ke Asing, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya mengalihkan insentif pajak libur fiskal (tax holiday) yang ternyata hanya mendorong hilirisasi produk setengah jadi. Sebagai contoh, dalam kasus nikel, hanya diproses menjadi pig iron dan feronikel.

Bhima berpendapat bahwa idealnya, tax holiday diberikan dalam rangka mendorong hilirisasi untuk menghasilkan produk akhir, seperti baterai atau mobil listrik.

"Lebih lanjut, kebocoran terkait harga jual bijih nikel domestik yang lebih rendah dibandingkan harga internasional dapat menyebabkan penerimaan negara dari sektor pertambangan menjadi rendah," tambahnya.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Hirilisasi Saat Ini

Menurut Bhima, dengan memperbaiki skema insentif dan meningkatkan pengawasan terhadap hilirisasi, maka nilai tambah dan keuntungan investasi dapat dioptimalkan.

"Jika model hilirisasi tetap seperti saat ini, maka negara akan terus mengalami kerugian, dan potensi kerugian pajaknya menjadi besar, serta efek multiplier-nya menjadi terbatas," sambungnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News