KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifkasi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2018.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, lembaga auditor negara itu menemukan pengalokasian DAK Fisik sebesar Rp 15,51 triliun belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak didukung dengan sumber yang memadai.

Baca Juga: BPK kritisi pengalokasian DAK Fisik sebesar Rp 15,51 triliun tak sesuai aturan

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk menetapkan kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik.

BPK juga meminta DJPK mengalokasikan DAK Afirmasi sesuai dengan kriteria daerah afirmatif yang ditetapkan dalam UU APBN.

Terakhir, BPK menyarankan DJPK menetapkan standar operasional dan prosedur (SOP) untuk mekanisme perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121 Tahun 2018.

Dalam IHPS, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penyesuaian perhitungan pengalokasian DAK FIsik biasanya sejalan dengan ketentuan Pasal 80 huruf j UU 17/2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Yaitu bahwa DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi belum tindaklanjuti rekomendasi BPK senilai Rp 13 triliun

“Namun demikian, belum terdapat peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci atas ketentuan tersebut sehingga pengalokasian DAK Fisik tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Menkeu.

Pemerintah, dalam hal ini DJPK, akan melakukan perbaikan dalam porses pengalokasian DAK Fisik sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini