JAKARTA. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai sosok Bunda Putri ada yang melindungi sehingga tidak tersentuh hingga kini. "Ada yang memberinya imunitas. Akibatnya, sekalipun presiden dan kabinet sudah dilecehkan, tidak mudah untuk meminta klarifikasi dari wanita ini," kata Bambang kepada Tribunnews.com, Minggu (13/1/2013). Bahkan, kata Bambang, para pembantu dan orang-orang kepercayaan presiden sekali pun tampak tak berdaya.
Ia mengatakan, kantor presiden mestinya segera merespons masalah ini sejak Agustus 2013, pascakesaksian Ridwan Hakim dan pemutaran rekaman pembicaraan telepon antara Ridwan, Bunda Putri dan Luthfi Hasan Ishaak di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Rekaman pembicaraan itu diperdengarkan dalam sidang kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah. "Sekretariat negara dan sekretaris kabinet mestinya tidak tinggal diam, karena persoalannya sudah memunculkan asumsi bahwa kabinet bisa diintervensi kartel impor daging sapi," ujar Politisi Golkar itu. Menurutnya, asumsi itu amat sensitif karena menyangkut wibawa presiden dan kabinet, serta berkait langsung dengan persepsi publik tentang bersih atau tidaknya pemerintahan sekarang ini. Selain itu, ujar Bambang, penuturan Luthfi mestinya tidak membuat heboh, apalagi membuat SBY marah. Karena isinya kurang lebih sama. Bahkan, muncul lagi keanehan baru. Untuk mendapatkan deskripsi tentang Bunda Putri, Presiden harus bergerak sendiri mencari informasi. "Pertanyaannya, ke mana intelijen dan apa saja yang dilakukan para pembantu presiden sehingga Kepala Negara tidak memiliki informasi apa pun tentang Bunda Putri? Padahal, Bunda Putri sudah menjadi faktor yang berpotensi mengganggu kredibilitas presiden dan kabinet," ungkap Bambang. Ia mengatakan, Menteri Pertanian Suswono pernah bertemu, sementara Sekab Dipo Alam diketahui pernah berfoto bersama. Begitu juga dengan Andi Malarangeng. Semestinya, kata Bambang, tidak sulit mengungkap dan menghadirkan Bunda Putri. "Kalau dia tak pernah dimunculkan untuk membuat klarifikasi, sama artinya semua pihak berwenang di negara ini memberi imunitas kepada perempuan yang telah melecehkan presiden dan kabinetnya itu," ungkapnya. (
Tribunnews.com) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
