JAKARTA. Kunjungan tiga hari Presiden Widodo ke Amerika Serikat sudah berakhir 27 Oktober lalu. Namun, beredar kabar tak sedap dari kunjungan ini. 

Adalah seorang kontributor bernama Dr Michael Buehler, seorang dosen politik Asia Tenggara dari School of Oriental and African Study yang menulis artikel Waiting in The White House Lobby, Jumat (6/11)

Dalam artikelnya, Buehler mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Barack Obama dilakukan melewati perusahaan konsultan. Dia sebut, Indonesia menggandeng perusahaan konsultan Singapura bernama Pereira International Pte  Ltd. Perusahaan ini lalu mengontrak perusahaan PR asal Las Vegas, R&R Partners Inc senilai US$ 80.000 untuk bisa masuk ke Washington.

Keuangan Kuartal III 2025 Solid, Telkom Teruskan Akselerasi Bisnis

Buehler juga menyodorkan lampiran kontrak tersebut. Disebutkan, untuk jasa lobi senilai US$ 80.000, R&R akan dibayar dalam empat kali antara 15 Juni dan 1 September. Dalam kontrak disebutkan, Partners bersedia dikontrak sebagai konsultan oleh executive branch dari pemerintah Indonesia. Tapi tak dijelaskan siapa tangan dari Indonesia yang menyewa konsultan ini.

Dalam artikelnya, Buehler juga menyebut kedekatan Derwin Pereira, perwakilan Pereira International dengan Luhut Panjaitan, yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan HAM. Namun, dia mengakui, tidak ada bukti Luhut yang menyewa jasa Pereira. 

Buehler mempertanyakan alasan Indonesia menggunakan jasa konsultan untuk bertemu dengan Obama. "Apakah ini sudah dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi? Atau terlalu banyak kepentingan bersaing di dalam lingkar dalam presiden untuk mendorong agenda luar negeri?" tulisnya dalam artikel tersebut. 

Dibantah Terkait hal ini, Menlu Retno menyesalkan adanya artikel tersebut. "Artikel Menunggu di Lobi Gedung Putih sangat tidak akurat, tidak berdasar, dan sebagian mendekati ke arah fiktif," kata Retno dalam konfirmasi Sabtu (7/11) di situs resmi Kementerian Luar Negeri.

Dia menyebutkan, kunjungan Presiden Jokowi ke AS adalah atas undangan Presiden Obama yang disampaikan di sela KTT APEC 2014 di Beijing pada 10 November 2014. Undangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan udangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik. 

Dia menegaskan, pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapkan kunjungan presiden ke AS. "Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran untuk jasa pelobi. Namun, kami memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di AS dan sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memajukan kepentingan mereka di AS," katanya. 

Dia juga menyesalkan pendapat Buehler sebagai akademisi yang menuduh ada perselisihan antara Menteri Luar Negeri dengan menteri yang lainnya.   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News