KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Preaiden Joko Widodo membantah pembentukkan tim gabungan kasus Novel Baswedan bersifat politis. Sebelumnya pemerintah membentuk tium gabungan untuk menangani kasus penyiraman air keras Penyidik KPK Novel Baswedan. "Ini rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang keluar kalau seingat saya 21 Desember 2018," ujar Jokowi usai meninjau layanan sistem pelayanan online terpad (Online Single Submission/OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (14/1). Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Oleh karena itu Jokowi meminta Polrinsegera membentuk tim tersebut.
Bentuk tim gabungan, Presiden Jokowi bantah itu kebijakan politis
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Preaiden Joko Widodo membantah pembentukkan tim gabungan kasus Novel Baswedan bersifat politis. Sebelumnya pemerintah membentuk tium gabungan untuk menangani kasus penyiraman air keras Penyidik KPK Novel Baswedan. "Ini rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang keluar kalau seingat saya 21 Desember 2018," ujar Jokowi usai meninjau layanan sistem pelayanan online terpad (Online Single Submission/OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (14/1). Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Oleh karena itu Jokowi meminta Polrinsegera membentuk tim tersebut.