JAKARTA. Gubernur Provinsi Papua Barat, Abram Atutury, menyatakan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat masih memunculkan banyak persoalan. Hal ini disebabkan masih sering terjadinya benturan program antarkementerian yang dijalankan di Papua Barat. Dalam rapat gabungan antara Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Daerah Papua yang berlangsung di Gedung DPR, Jumat (5/7), Abram menjelaskan, pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat telah berlangsung selama 8 tahun. Namun secara jujur, ia meragukan pelaksanaan otonomi di Papua Barat telah berjalan baik. "Hingga kini terbukti masih banyak persoalan yang harus dibenahi, terutama menyangkut pembangunan SDM putra-putri asli Papua," kata Abram. Abram menyesalkan lemahnya tingkat pengawasan pemerintah pusat terhadap kinerja berbagai Kementerian teknis. Akibatnya, di Papua Barat masih kerap terjadi berbagai program antar Kementerian mengalami benturan ketika coba diaplikasikan di lapangan. "Misal, soal pembangunan jalan, masih ada persoalan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan. Saya kira pak Menteri berdua tahu betul soal itu," ujar Abram. Oleh sebab itu, Abram berharap ke depan pemerintah pusat benar-benar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja berbagai Kementerian teknis. Hadir dalam rapat kali ini sejumlah pejabat negara seperti Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana. Rapat sendiri dipimpin oleh Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR sekaligus Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.
Benturan program membuat otonomi tidak optimal
JAKARTA. Gubernur Provinsi Papua Barat, Abram Atutury, menyatakan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat masih memunculkan banyak persoalan. Hal ini disebabkan masih sering terjadinya benturan program antarkementerian yang dijalankan di Papua Barat. Dalam rapat gabungan antara Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Daerah Papua yang berlangsung di Gedung DPR, Jumat (5/7), Abram menjelaskan, pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat telah berlangsung selama 8 tahun. Namun secara jujur, ia meragukan pelaksanaan otonomi di Papua Barat telah berjalan baik. "Hingga kini terbukti masih banyak persoalan yang harus dibenahi, terutama menyangkut pembangunan SDM putra-putri asli Papua," kata Abram. Abram menyesalkan lemahnya tingkat pengawasan pemerintah pusat terhadap kinerja berbagai Kementerian teknis. Akibatnya, di Papua Barat masih kerap terjadi berbagai program antar Kementerian mengalami benturan ketika coba diaplikasikan di lapangan. "Misal, soal pembangunan jalan, masih ada persoalan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan. Saya kira pak Menteri berdua tahu betul soal itu," ujar Abram. Oleh sebab itu, Abram berharap ke depan pemerintah pusat benar-benar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja berbagai Kementerian teknis. Hadir dalam rapat kali ini sejumlah pejabat negara seperti Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana. Rapat sendiri dipimpin oleh Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR sekaligus Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.
