KONTAN.CO.ID - BANDUNG Mulai 2022, program penyediaan perumahan rumah bagi masyarakat lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dari sebelumnya oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Terkait hal tersebut, bank bjb selaku penyalur program KPR FLPP kembali berkomitmen untuk memberikan akses fasilitas perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan PKS tripartit antara PPDPP, BP Tapera dan bank bjb. Penandatanganan PKS dilakukan pada Jumat, 24 Desember 2021 di Gedung Pendopo Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini, Pemimpin Divisi KPR KKB bank bjb Triastoto Hardjanto Wibowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirut PPDPP Arief Sabaruddin, dan Dewan Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
Beralih ke BP Tapera, bank bjb Kembali Salurkan KPR FLPP di 2022
KONTAN.CO.ID - BANDUNG Mulai 2022, program penyediaan perumahan rumah bagi masyarakat lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dari sebelumnya oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Terkait hal tersebut, bank bjb selaku penyalur program KPR FLPP kembali berkomitmen untuk memberikan akses fasilitas perumahan murah dan terjangkau bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan PKS tripartit antara PPDPP, BP Tapera dan bank bjb. Penandatanganan PKS dilakukan pada Jumat, 24 Desember 2021 di Gedung Pendopo Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini, Pemimpin Divisi KPR KKB bank bjb Triastoto Hardjanto Wibowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirut PPDPP Arief Sabaruddin, dan Dewan Komisioner BP Tapera Adi Setianto.