KONTAN.CO.ID - BEIJING. Keluhan tentang gaji yang rendah di antara 40 juta pegawai negeri di China untuk semua tingkatan pemerintahan, bukanlah hal baru. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan pendapatan birokratnya dalam suatu langkah yang oleh beberapa pihak telah dikaitkan dengan kampanye anti korupsi yang lebih luas.

Dilansir dari South China Morning Post, sejumlah pegawai negeri sipi China mengatakan mereka bekerja lebih keras demi mendapatkan tunjangan. Namun tetap saja, mereka merasa gaji yang diterima jauh lebih kecil dibanding pekerjaan lain.

Selama lima tahun pertama sebagai pegawai negeri di Beijing, seorang PNS yang tak ingin disebutkan namanya tidak menerima kenaikan gaji. Namun pada 2015, gajinya meningkat lebih dari dua kali lipat, kani dari 3.000 yuan menjadi 7.000 yuan.

Tetapi, dia bilang pada saat yang sama beban kerjanya meningkat. Di sisi lain, beberapa tunjangan yang biasa ia nikmati telah berangsur-angsur hilang. Kinerjanya juga diawasi dengan lebih ketat.

Kenaikan gaji pada November 2015 adalah yang pertama kalinya dalam sembilan tahun. Dengan beberapa gaji pokok naik dua hingga tiga kali lipat. 

Pegawai negeri sipil China dengan pangkat terendah mendapat dua komponen utama kenaikan gaji pokok mereka. PNS yang berada di level tertinggi, termasuk Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang menerima kenaikan gaji dari 7.020 yuan menjadi 11.385 yuan.

Aturan baru juga diperkenalkan untuk memberikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil setiap dua tahun.  Pada tahun 2018, PNS China mendapat kenaikan gaji sekitar 200 yuan menjadi 2.000 yuan.

Kenaikan gaji telah ditafsirkan secara luas sebagai cara untuk mencegah korupsi dan penyuapan serta meminta pertanggungjawaban PNS atas kinerja mereka dengan memberi mereka upah yang lebih transparan dan layak.

Di masa lalu, upah rendah telah dipilih sebagai faktor pendorong pekerja untuk mencari sumber penghasilan tambahan, sehingga berkontribusi terhadap korupsi.

John Burns, profesor emeritus dari Departemen Politik dan Administrasi Publik di Universitas Hong Kong mengatakan alasan kenaikan gaji sejak tahun 2015 adalah hal yang masuk akal.

"Jika pegawai negeri sipil tidak lagi dapat menerima suap, maka jelas gaji mereka tidak memadai, mengingat tingginya biaya hidup di sejumlah kota China," katanya.

Sementara Zhu Lijia, seorang profesor di Akademi Pemerintahan China bilang kenaikan gaji PNS harus mengimbangi pertumbuhan PDB.

Editor: Tendi Mahadi