KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. 

Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). 

"Tadi arahan presiden, Menteri Keuangan diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

Baca Juga: Presiden Setujui Bantuan Pangan Diperpanjang hingga Juni 2024

Ia mengatakan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras untuk tahap pertama Rp 7,9 triliun. Kemudian ditambah pengadaan tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya untuk distribusi dan lainnya sekitar Rp 2,8 triliun. 

Selain pelunasan tagihan ke Bulog, rapat terbatas yang digelar di Istana Negara Senin (6/11), Presiden Jokowi juga menyetujui bantuan pangan beras akan diperpanjang hingga Juni 2024. 

Adapun besaran bantuan masih akan sama yakni 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Airlangga mengatakan, KPM bantuan pangan tahun depan sebanyak 22.004.077 penerima manfaat. 

Baca Juga: Bapanas: Harga Beras, Jagung dan Gula Berpotensi Terus Alami Kenaikan

"Pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, penyaluran bantuan pangan tahap dua yakni September hingga November kini terealisasi sebesar September 94,95% untuk bulan September, Oktober 94,89%, dan periode November 18,45%. 

Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga memberikan bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting (KRS). Dimana untuk bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam juga dilanjutkan pada tahun depan untuk 1,4 juta penerima manfaat di 7 provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .