KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium kembali menjadi sorotan. 

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, praktik tersebut menyebabkan manfaat subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sepenuhnya diterima masyarakat yang menjadi sasaran program SPHP.

Pasalnya, beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau justru dialihkan dan dikemas ulang untuk dijual sebagai beras premium demi memperoleh margin keuntungan lebih besar.

"Kejadian pengoplosan beras SPHP jadi premium ini mengindikasikan ada kebocoran manfaat subsidi dan celah desain pengawasan rantai distribusi. Beras yang dibeli murah karena dukungan APBN malah dialihkan ke premium, ini manfaatnya tidak sampai ke konsumen yang membutuhkan agar terjaga daya belinya," ujar Eliza kepada KONTAN, Senin (9/11/2026).

Menurut Eliza, praktik penyalahgunaan beras SPHP yang berulang menunjukkan belum adanya efek jera bagi pelaku. Padahal, program tersebut merupakan instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Baca Juga: Buntut Temuan Beras SPHP Dioplos, Bulog Nonaktifkan 6 Pegawai dan Bentuk Satgas

Ia menilai, salah satu titik rawan penyimpangan berada setelah beras meninggalkan gudang Bulog. Meskipun sistem Klik SPHP dan pencatatan awal dinilai sudah cukup baik, pengawasan masih lemah pada tahapan penjualan akhir, penyimpanan, hingga pengemasan ulang.

Selain itu, identitas kemasan dan sistem penelusuran asal-usul beras atau traceability berdasarkan nomor batch dinilai masih belum kuat. Kondisi ini membuat asal-usul beras yang sampai ke tangan konsumen sulit ditelusuri.

Eliza juga menyoroti adanya asimetri informasi yang membuat konsumen kesulitan membedakan kualitas beras hanya berdasarkan klaim pada kemasan. Celah tersebut berpotensi dimanfaatkan oknum untuk memanipulasi label dan harga jual beras.

Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat sebagai kelemahan sistem pengawasan industri beras secara lebih luas. Pengawasan tidak cukup hanya menyasar stok beras pemerintah, tetapi juga harus mencakup mutu, label, asal produk, serta kepatuhan harga di sepanjang rantai perdagangan.

Untuk mencegah praktik serupa berulang, Eliza mendorong digitalisasi pencatatan distribusi beras secara menyeluruh, mulai dari gudang hingga tingkat pengecer. Sistem tersebut perlu dilengkapi nomor batch yang dapat dilacak sehingga asal-usul dan pergerakan beras lebih mudah diawasi.

Selain itu, pengawasan berbasis risiko terhadap mitra dengan pola pembelian tidak wajar, rekonsiliasi stok berkala, serta penguatan larangan pengemasan ulang atau repacking juga perlu dilakukan. Pemerintah juga perlu menyiapkan sanksi administratif yang cepat dan kanal pengaduan konsumen yang transparan.

Baca Juga: Bulog Dapat Tugas Tambahan 1 Juta Beras SPHP, Anggaran Capai Rp 1,1 Triliun

Di sisi lain, Eliza menilai pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu oleh Bulog dapat membantu memperkuat pengawasan internal distribusi beras SPHP. Satgas tersebut berpotensi menjadi instrumen deteksi dini melalui penelusuran data Klik SPHP, inspeksi mendadak ke Rumah Pangan Kita (RPK), hingga evaluasi kepatuhan mitra.

Namun, ia mengingatkan bahwa Satgas Bulog tidak memiliki kewenangan investigasi maupun penindakan pidana. Kewenangan tersebut tetap berada pada Satgas Pangan Polri dan aparat penegak hukum.

Karena itu, pembagian tugas antara Satgas Bulog dan Satgas Pangan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih pengawasan. Tanpa koordinasi yang baik, pembentukan satgas justru berisiko memunculkan pemeriksaan ganda, data yang tidak terintegrasi, hingga lambatnya tindak lanjut laporan.

Eliza menegaskan, efektivitas Satgas Bulog seharusnya tidak diukur dari jumlah kelembagaan atau kegiatan pengawasan yang dilakukan. Lebih dari itu, keberhasilan satgas perlu dilihat dari kemampuan menuntaskan penelusuran kasus, mendorong penindakan yang konsisten, memperbaiki tata niaga, serta mencegah praktik penyimpangan terulang.

"Satgas Bulog sebaiknya berperan sebagai pengawas distribusi internal dan penyedia informasi awal yang terintegrasi dengan Satgas Pangan, bukan membangun jalur penindakan paralel. Penambahan kelembagaan hanya menambah biaya koordinasi tanpa menutup celah insentif ekonomi yang mendorong penyalahgunaan," pungkas Eliza. 

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan akan terus memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah penyelewangan beras SPHP. 

Baca Juga: Bulog Siapkan 2 Ton Beras SPHP untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih

Bulog mencatat terdapat sekitar 370 pengaduan yang kini tengah diverifikasi bersama Satgas Pangan. 

"Alhamdulillah, seperti yang kemarin dilaporkan oleh, disampaikan Pak Mentan, ada lebih kurang 370 pengaduan. Nah, 370 pengaduan ini sedang lagi diverifikasi," ujar Rizal 

Rizal menjelaskan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran setiap laporan sebelum Bulog mengambil tindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Penindakan nantinya akan disesuaikan dengan wilayah asal pengaduan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Menurutnya, Bulog tidak dapat serta-merta menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan laporan yang diterima. Karena itu, proses pemeriksaan dilakukan bersama Satgas Pangan agar penindakan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat.

"Setelah diverifikasi, kalau nanti sudah fix betul, akan segera kita tindak lanjuti sesuai dengan wilayah yang diadukan. Jadi per provinsi atau per kabupaten nanti disesuaikan dengan wilayahnya," katanya. 

Adapun untuk kasus yang telah terbukti melibatkan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta, Bulog telah mengambil tindakan tegas. Rizal menyebut terdapat lima RPK yang langsung dihentikan keterlibatannya setelah diketahui terlibat dalam kasus sebelumnya.

Baca Juga: Mentan Mencopot Delapan Pejabat Bulog dan Bapanas Buntut Penyelewengan Beras SPHP

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News