Di tahun politik ini, semua celah akan dimanfaatkan untuk kampanye. Lihat saja di acara kenegaraan Sidang Tahunan MPR lalu, Ketua MPR Zulkifli Hasan memasukkan sentilan-sentilan tajam seputar kurs rupiah, utang pemerintah, defisit transaksi berjalan, hingga kesenjangan dalam pidatonya.

Menteri Kehutanan periode 2009–2014 itu mengingatkan pemerintah untuk hati-hati mengelola perekonomian saat ini, apalagi utang negara sudah lebih dari Rp 4 ribu triliun. Pengelolaan utang harus cermat dan terukur, karena pembayaran beban utang telah mencapai sekitar enam kali anggaran Dana Desa.

Begitu halnya nilai cicilan utang Rp 400 triliun, di mata Ketua Umum PAN itu setara dengan tujuh kali Dana Desa dan enam kali anggaran kesehatan. Ia meminta pengelolaan dan penggunaan utang perlu diperhatikan lagi agar benar-benar bermanfaat bagi ekonomi Indonesia.

Kontan pidato itu menuai pro-kontra. Menteri Keuangan Sri Mul-yani Indrawati, sang bendahara negara dan pengelola fiskal, pun bereaksi keras lewat akun Facebook-nya, Sri menilai pernyataan Ketua MPR bernada politis dan menyesatkan. Karena, dari pokok utang Rp 396 triliun yang harus dibayar tahun ini, 44%-nya berasal utang yang dibuat oleh pemerintah sebelum Jokowi.

Dibanding dengan anggaran kesehatan tahun ini sebesar Rp 107,4 triliun, Sri menghitung, rasionya hanya 3,68 kali. Ini sudah menurun ketimbang pembayaran utang tahun 2009 yang mencapai 4,57 kali bujet kesehatan. Dana Desa juga terus naik, menunjukkan perbaikan.

Sri menandaskan, pemerintah terus hati-hati dan menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Defisit APBN dijaga di bawah 3% per PDB, defisit keseimbangan primer juga menurun. Bahkan pertumbuhan utang untuk membiayai APBN justru negatif.

Memang, sebelumnya, Sri Mulyani mengakui kondisi tahun depan agak berat karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo. Kondisi quarto deficits anggaran, neraca dagang, transaksi berjalan, neraca pembayaran tentu meningkatkan kerentanan. Isu ini jelas akan jadi bahan bakar kampanye negatif dari para oposan terhadap incumbent.

Toh, debat terbuka di antara elite bangsa ini sungguh diperlukan, terlebih isunya pengelolaan keuangan negara. Yang penting itu dilakukan dengan hati dingin, tak ada saling mencaci maki atau black campaign. Ketimbang terjebak pada serang-menyerang isu SARA, jauh lebih baik berdebat soal program ekonomi dan pembangunan negara.•

Ardian Taufik Gesuri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi